Jangan dihadapkan pada dilema yang membuat persoalan warga menjadi semakin pelik.
REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN—Sejumlah peserta BPJS Kesehatan, yang ada di daerah masih menunggu dan melihat perkembangan, terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan sanksi keterlambatan iuran bagi peserta jaminan jaminan kesehatan tersebut.
Agung Ranin warga lingkungan Setenan, Kelurahan Ungaran, Kabupaten Semarang kurang sepakat terhadap sanksi- sanksi yang bakal dikenakan kepada peserta BPJS Kesehatan, yang akhirnya harus dikaitkan dengan sanksi administrasi di luar lingkup kepesertaan. “Misalnya, mau kredit pengajuannya terganjal oleh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Padahal semuanya juga merupakan kebutuhan,” ungkapnya, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu .
Intinya, peserta dengan kemampuan yang terbatas jangan dihadapkan pada dilema yang membuat persoalan mereka menjadi semakin pelik. “Karena keterlambatan atau tunggakan bukan tidak semuanya disebabkan oleh ketidakpatuhan. Bisa jadi situasi yang belum memungkinkan,” tambah Agung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan Defisit, Wamenkeu: Jangan Peserta Kaya Dapat Bantuan'Artinya pembayar pelayanan itu harus dipastikan bahwa peserta yang berhak mendapatkan. Jangan sampai peserta kaya dapat bantuan,' jelas Mardiasmo. BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Jangan Sampai Tetangga Kena Serangan Jantung Lihat Perubahan Hidup AndaMenurut pakar perencanaan keuangan Safir Senduk, di zaman serba mahal dan serba kompetitif seperti sekarang ini, pemikiran...
Baca lebih lajut »
Tips Wawancara dan Foto saat Membuat Paspor, Jangan Pakai Baju Putih!Perhatikan beberapa tips ini buat kamu yang ingin membuat paspor
Baca lebih lajut »
Jokowi Diminta Terbitkan Perpu KPK, Jangan Tunduk Pada PartaiJokowi sebenarnya sudah ingin menerbitkan perpu KPK. Mundur setelah bertemu partai.
Baca lebih lajut »
Trump Peringatkan Turki Jangan Melampaui Batas Serang Suriah : Okezone NewsTrump mendapat kritik keras dari Partai Republik karena meninggalkan Kurdi yang sangat penting untuk mengalahkan Negara Islam IS - International - Okezone News
Baca lebih lajut »
Dana Hibah Pilkada Jangan DisunatKPU mengusulkan biaya penyelenggaraan pilkada ke depannya dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD.
Baca lebih lajut »