Dengan populasi 50 juta penduduk, Jabar memang rawan penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kepala daerah di Jawa Barat dalam menerapkan prinsip"gas dan rem" untuk menangani persoalan kesehatan dan ekonomi karena pandemi Covid-19."Urusan kesehatan dan ekonomi ini dua hal yang sama-sama penting, tidak bisa kita hanya mengurusi urusan Covid-19. Urusan kesehatan tapi urusan ekonominya tidak diurus karena akan menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat.
Selain itu, terdapat juga bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK yaitu program Kartu Pra Kerja."Kemudian subsidi listrik yang gratis untuk pemakaian 450 VA sudah, diskon 50 persen untuk yang 900 VA sudah. Saya kira stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil sudah dilakukan lewat perbankan.
Presiden Jokowi pun meminta agar para gubernur, bupati, wali kota agar belanja dari APBD segera direalisasikan."Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank sebesar Rp 170 triliun, artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini. Kuncinya ada di bulan Juli, Agustus dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi," tegas Presiden.
Presiden menekankan dua hal penting terkait pengendalian yakni strategi intervensi berbasis lokal. Ia, memuji Jabar yang sudah melakukan upaya strategi tersebut. “Ini sudah dikerjakan Jabar, ini akan diteruskan di cakupan wilayah paling kecil, PSBB tingkat desa dan kampung. Scope kecil ini memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak menganggu wilayah yang besar dari sisi ekonomi tidak terganggu banyak,” paparnya.
Menurut dia, salah satu keputusan terbaik dalam penanggulangan Covid-19 di Jabar adalah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yakni melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB."Kami meng-PSBB-kan seluruh provinsi, itu keputusan paling masif mengendalikan 50 juta manusia di 27 kota/kabupaten, perbatasannya kita atur. Dengan PSBB skala provinsi, bapak bisa melihat grafik reproduksi kami rata-rata terkendali di bawah satu karena pembatasan sosial," kata dia.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Emil menyampaikan dua usulan kepada Presiden Joko Widodo. Pertama saat ini ada layanan dari pihak swasta untuk pelayanan PCR bernama"pay per service PCR" karena kapasitas pengujian PCR di laboratorium yang dimiliki Pemprov Jabar sudah mentok di angka maksimal yakni 15.000 hingga 20.000.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KCD Disdikbud Jabar Wilayah VI Tutup Kantor SementaraSatu orang pegawai Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat Wilayah VI diduga terkonfirmasi positif covid-19, sehingga kantor harus ditutup sementara. Untuk antisipasi pada Senin (10/8) akan dilakukan swab test massal pada semua pegawai
Baca lebih lajut »
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 9 Agustus 2020Berikut ini update Covid-19 di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
Baca lebih lajut »
Disdik Jabar Putuskan Sekolah yang Bisa Tatap Muka |Republika OnlineTerdapat 228 kecamatan di Jawa Barat yang masuk zona hijau Covid-19
Baca lebih lajut »
40 Ribu Penyelenggara Pilkada Serentak di Jabar Lolos Tes Cepat COVID-19Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 40 ribu penyelenggara pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Jawa Barat dinyatakan lolos tes cepat (rapid test) COVID-19.
Baca lebih lajut »
Menaker: Pekerja di Jabar Paling Banyak Terdampak Covid-19 |Republika OnlineHingga 31 Juli, secara nasional pekerja terdampak Covid-19 lebih dari 3,5 juta orang
Baca lebih lajut »
Industri Manufaktur di Jabar Terpuruk, Kang Emil Minta OJK Turun TanganPandemi COVID-19 telah memukul industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah diminta turun tangan, agar industri...
Baca lebih lajut »