Sebuah bukti baru menunjukkan perusahaan kelapa sawit di Papua melakukan pembukaan lahan, kendati izin pelepasan kawasan hutan telah dicabut oleh KLHK.
Padahal, pada Januari silam, Presiden Joko Widodo mencabut izin sejumlah perkebunan kelapa sawit, yang diikuti oleh surat keputusan Menteri LHK yang mencabut izin pelepasan kawasan hutan negara bagi PT PNM.
Kelompok masyarakat adat setempat mengatakan langkah perusahaan itu"merusak hutan kami", yang menjadi andalan hidup mereka. Video dan foto-foto yang didistribusikan oleh Greenpeace menunjukkan aktivitas operasi perusahaan dan alat berat di lokasi konsesi PT PNM, termasuk enam ekskavator bersama dengan kendaraan perusahaan lainnya.
Padahal, izin pelepasan hutan perusahaan itu telah dicabut oleh KLHK pada Januari silam, di hari yang sama ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut izin sejumlah perkebunan kelapa sawit. "Di awal bulan Februari kami sudah menyurati PT PNM untuk sementara dihentikan dulu kegiatannya, sampai ada kejelasan dari persoalan ini. [Kami] sudah menyurat ke PNM dan memang mereka hentikan sementara," jelas Delila Giay, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dinkes Papua Akui Penerima Vaksin Booster di Papua Hanya Capai 6,57 Persen - Pikiran-Rakyat.comJika dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa, Papua tergolong memiliki angka penerima vaksin booster yang sangat sedikit.
Baca lebih lajut »
Perusahaan sawit di Papua buka lahan 70 hektar meski izin dicabut, 'Itu termasuk unsur pidana' - BBC News IndonesiaSebuah bukti baru menunjukkan perusahaan kelapa sawit di Papua melakukan pembukaan lahan, kendati izin pelepasan kawasan hutan telah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kelompok masyarakat ada setempat mengatakan perusahaan 'merusak hutan kami', andalan hidup mereka.
Baca lebih lajut »
PRP Bali Tolak 3 Provinsi Baru di Papua, Sebut dengan Frasa Penjajah & BerontakElemen Petisi Rakyat Bali menolak tiga provinsi baru di Papua, sebut Indonesia negara penjajah, janji akan memberontak Papua
Baca lebih lajut »
Pepera, Sejarah Papua yang Tidak Pernah SelesaiPenentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli 1969 menjadi awal bergabungnya Papua menjadi bagian Indonesia. Namun hingga saat ini, keabsahan proses itu masih digugat, dan menjadikan Pepera seolah menjadi sejarah yang tidak pernah selesai.
Baca lebih lajut »
Tak Temukan Unsur Kesengajaan Kebakaran KM Lautan Papua Indah ABK DipulangkanSebelum dipulangkan, para ABK menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologis.
Baca lebih lajut »