HUD Institute Indonesia mengusulkan perumahan berbasis komunitas sebagai solusi untuk masalah rumah tidak layak huni. Konsep ini memanfaatkan peran besar masyarakat dalam penyediaan hunian dan didukung oleh pemerintah melalui program BSPS. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengusulkan agar RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) difungsikan sebagai kelompok ekonomi dan pendamping dalam pembangunan rumah layak huni.
Dewan Pakar HUD Institute Indonesia, Encep R. Marsadi, mengatakan bahwa perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan peran besar masyarakat dalam penyediaan hunian. Masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam perumahan nasional, yaitu sekitar 82,68 persen berdasarkan data BPS 2022, dibandingkan dengan perumahan swasta (10-17 persen) dan pemerintah (5-10 persen).
Namun, dengan persentase yang besar tersebut, banyak rumah yang belum memenuhi kriteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal, kumuh, dan tidak dilengkapi sanitasi.Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang sudah berhasil adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS.Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) difungsikan sebagai kelompok ekonomi masyarakat, termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong. RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya, terutama di desa yang banyak rumah namun belum layak huni karena kurang sanitasi
Perumahan Komunitas Rumah Tidak Layak Huni RT RW Gotong Royong Pemerintah BSPS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satgas Perumahan Usul Tapera Jadi Badan Investasi PerumahanSatgas Perumahan usul BP Tapera diubah jadi Badan Investasi Perumahan Nasional untuk optimalkan likuiditas pembiayaan perumahan.
Baca lebih lajut »
BRIN rekomendasikan mitigasi berbasis komunitas untuk cegah karhutlaPeneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Hastuti merekomendasikan langkah mitigasi berbasis komunitas dalam upaya ...
Baca lebih lajut »
Usulan Rumah Berbasis Komunitas Diterima BaikWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Indonesia Fahri Hamzah menyatakan dukungan terhadap usulan pembangunan rumah berbasis komunitas.
Baca lebih lajut »
Atasi Karhutla, BRIN Rekomendasikan Mitigasi Berbasis KomunitasPeneliti BRIN Puji Hastuti memberi gagasan risetnya bagaimana menyelaraskan dinamika kependudukan dengan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan
Baca lebih lajut »
Dukung Liburan Sekolah Selama Ramadan, Ashari Tambunan: Peserta Didik Bisa Berpartisipasi dalam Kegiatan Berbasis KomunitasAnggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Ashari Tambunan mendukung wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan. Ia menilai langkah ini akan memberikan banyak manfaat bagi peserta didik dan orang tua. Ashari Tambunan juga menyarankan agar Kementerian Agama menggandeng Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk mengadakan kegiatan positif bagi anak usia sekolah selama Ramadan.
Baca lebih lajut »
Sudah Ada Kementerian Perumahan, Apa Fungsi Satgas Perumahan?Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Perumahan untuk membuka kembali Kementerian Perumahan. Simak fungsi dan posisi Satgas Perumahan di sini.
Baca lebih lajut »