Pertimbangkan Banyak Aspek, Penentuan Harga BBM Nonsubsidi Kewenangan Badan Usaha

Indonesia Berita Berita

Pertimbangkan Banyak Aspek, Penentuan Harga BBM Nonsubsidi Kewenangan Badan Usaha
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 92%

Penentuan harga bbm non-pso sebaiknya fleksibel

Badan usaha memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan sendiri harga bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah atau non-public service obligation sesuai ketentuan yang berlaku.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan Indonesia sebenarnya sudah menganut sistem tersebut, yaitu badan usaha diberikan hak dan kewenangan untuk menentukan harga BBM non-PSO dengan memperhitungkan banyak aspek. Di negara lain bahkan ketika harga minyak turun, seketika harga BBM akan turun, namun periode evaluasi masing-masing negara berbeda dan ada beberapa metode.

Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai kebijakan penyesuaian BBM non-PSO secara fkultuasi mengikuti penurunan harga minyak dunia tepat. Pertamina tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM non-PSO. “Badan Usaha memiliki kewenangan dalam menentukan harga BBM non PSO karena BBM tersebut sama sekali tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengakui bahwa Pertamina memang bisa melakukan evaluasi dan menetapkan harga BBM nonsubsidi. Hak dan kewenangan itu dijamin oleh regulasi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BBM Subsidi Banyak Tidak Tepat Sasaran, Legislator Minta Hukum BertindakBBM Subsidi Banyak Tidak Tepat Sasaran, Legislator Minta Hukum BertindakKetidaktepatan sasaran BBM bersubsidi diperkirakan lebih dari 50 persen. Legislator meminta hukum tak diam.
Baca lebih lajut »

Haruskah Arema FC Mengambil Keputusan Membubarkan Diri? |Republika OnlineHaruskah Arema FC Mengambil Keputusan Membubarkan Diri? |Republika OnlineManajemen pertimbangkan membubarkan Arema FC jika dianggap mengganggu kondusivitas.
Baca lebih lajut »

CSIIS: Anies Baswedan Jadi Faktor Penentuan Pilpres 2024CSIIS: Anies Baswedan Jadi Faktor Penentuan Pilpres 2024Direktur Eksekutif CSIIS Sholeh Basyari menilai Anies Baswedan menjadi faktor penentuan Pilpres 2024
Baca lebih lajut »

Penentuan Capres Gerindra-PKB Tunggu Perkembangan Koalisi Partai LainPenentuan Capres Gerindra-PKB Tunggu Perkembangan Koalisi Partai LainCak Imin mengungkapkan penentuan capres-cawapres yang diusung koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bentukan Gerindra-PKB, sedang berproses.
Baca lebih lajut »

Airlangga Buka Suara soal Peluang Penurunan Harga PertaliteAirlangga Buka Suara soal Peluang Penurunan Harga PertaliteSebagaimana diketahui, pemerintah sudah menurunkan harga BBM nonsubsidi seiring dengan turunnya harga minyak dunia.
Baca lebih lajut »

Kepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Perbaikan |Republika OnlineKepala BPS Sebut Tata Kelola Data Kemiskinan Perlu Perbaikan |Republika OnlinePerlu standarisasi siapa si miskin sehingga penentuan target tepat sasaran.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 23:17:02