Pertemuan Rini Widyantini dan Prasetyo Hadi Bahas percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Government And Politics Berita

Pertemuan Rini Widyantini dan Prasetyo Hadi Bahas percepatan Transformasi Digital Pemerintah
TRANSFORMASI DIGITALKOMITEGOVERNMENT TECHNOLOGY
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 14 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 78%

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membahas strategi percepatan transformasi digital pemerintah dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Salah satu poin yang dibahas adalah tindak lanjut pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin .

Salah satu poin yang dibahas adalah tindak lanjut pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Salah satu yang disampaikan adalah pentingnya Digital Public Infrastructure sebagai fondasi utama dalam membangun dan mengelola platform strategis.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

TRANSFORMASI DIGITAL KOMITE GOVERNMENT TECHNOLOGY DIGITAL ID PAYMENT

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MenPAN-RB Rini Widyantini Imbau Pemda Tidak PHK HonorerMenPAN-RB Rini Widyantini Imbau Pemda Tidak PHK HonorerMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer. Ia meminta pemda untuk memberikan afirmasi kepada seluruh honorer untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 2.
Baca lebih lajut »

MenPAN-RB Rini Widyantini Komitmen Ubah Status Honorer Menjadi PPPKMenPAN-RB Rini Widyantini Komitmen Ubah Status Honorer Menjadi PPPKMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini berkomitmen untuk menjalankan amanat Pasal 66 UU ASN, yang mewajibkan menyelesaikan penataan Pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Ia menginginkan seluruh honorer database dan non-database BKN beralih menjadi PPPK, meski sebagian PPPK Paruh Waktu.
Baca lebih lajut »

Menteri PAN-RB Rini Widyantini Bahas Peluang Seleksi CPNS 2025Menteri PAN-RB Rini Widyantini Bahas Peluang Seleksi CPNS 2025Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini membahas peluang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 sehubungan dengan penambahan jumlah Kementerian/Lembaga pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rini memperkirakan terdapat 300-400 ribu jabatan yang diperlukan untuk mengisi Kementerian/Lembaga tersebut, namun proses seleksi baru bisa terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Prabowo.
Baca lebih lajut »

Penetapan ASN IKN Ditunda, Rini Widyantini Jelaskan AlasannyaPenetapan ASN IKN Ditunda, Rini Widyantini Jelaskan AlasannyaMenteri PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa penempatan ASN ke IKN belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Banyak kementerian yang baru dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu dilakukan pendataan ulang ASN yang mungkin berpindah ke kementerian atau institusi lain. Rini menegaskan bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum proses pemindahan ASN ke IKN dapat dilakukan.
Baca lebih lajut »

Tegas Instruksi MenPAN-RB Rini soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Tak TersisaTegas Instruksi MenPAN-RB Rini soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Tak TersisaJPNN.com : Tegas instruksi MenPAN-RB Rini Widyantini soal PPPK paruh waktu sehingga honorer tak tersisa
Baca lebih lajut »

Mensesneg Prasetyo Hadi: Jika Ada Dugaan Korupsi, Sampaikan sajaMensesneg Prasetyo Hadi: Jika Ada Dugaan Korupsi, Sampaikan sajaResponding to PDI Perjuangan Secretary General Hasto Kristiyanto's statement about exposing alleged corruption among state officials, Minister of State Secretariat Prasetyo Hadi emphasizes the importance of evidence and legal processes. Prasetyo states that the government is committed to transparent law enforcement and will not cover up any violations.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 18:08:58