Posko pendataan warga terdampak tumpahan minyak di kantor kelurahan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Hulu Energi-Offshore North Java bersama Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan masyarakat terdampak sebagai proses lanjutan dari penanganan peristiwa kebocoran gas dan tumpahan minyak yang terjadi di Sumur YYA-1 di Kawarang, Jawa Barat.
VP Relations Pertamina Hulu Energi Ifki Sukarya menyampaikan pendataan tersebut merupakan proses awal dari rangkaian proses pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. Dalam proses pendataan, kata Ifki, masyarakat diminta melakukan pengisian formulir dengan skema satu formulir untuk satu masyarakat terdampak.
Ifki mengatakan, data yang masuk akan dilakukan verifikasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan dan DKP kabupaten atau kota yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan rekapitulasi hasil verifikasi. Kemudian, PHE ONWJ bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor akan merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi untuk sektor dan masyarakat terdampak setelah menindaklanjuti verifikasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ESDM Sebut Pertamina Mulai Uji Coba Membuat Avtur dari SawitKementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) saat ini sedang menguji coba produksi avtur berbahan sawit.
Baca lebih lajut »
MotoGP: Perkembangan Yamaha Bikin Valentino Rossi Mulai TersenyumValentino Rossi merasakan perubahan positif dari motor Yamaha yang ditungganginya pada paruh kedua MotoGP 2019.
Baca lebih lajut »
Toyota Bermain Aksen Gelap di Corolla Series, Harga Mulai Rp 350 JutaanMenggairahkan pasar semester kedua tahun ini, Toyota menawarkan paket khusus - Nightshade Edition ke sejumlah lini produknya, antara lain Corolla dan Corolla Hatchback. ToyotaCorolla
Baca lebih lajut »
Jokowi: Perangkat Desa Dapat Gaji Tetap Mulai Tahun DepanPemerintah memastikan bakal memberi gaji tetap pada perangkat desa tahun depan. Alokasi itu masuk dalam anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun pada RAPBN 2020.
Baca lebih lajut »
Mulai 2020, Jokowi akan Kejar Pajak untuk E-CommerceKebijakan tersebut sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.
Baca lebih lajut »
BPTJ: dua ribu bus listrik mulai diproduksi 2020Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan dua ribu bus listrik mulai diproduksi tahun 2020 untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi ...
Baca lebih lajut »