DUA bulan sudah drama kelangkaan minyak goreng berlangsung yang dimulai beberapa saat setelah Pemerintah mengeluarkan penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Permendag No 6 Tahun 2022. Pasar merespon tenang di awal hikayat kelangkaan minya goreng ini.
Sinyal kelangkaan produk ini di pasaran kurang baik dengan mulai naiknya harga minyak goreng di pasaran. Lalu, tak berapa lama menunggu untuk menyaksikan minyak goreng pada akhirnya hilang dari pasaran.
Sebagai salah seorang yang ikut terlibat dalam pengaturan kebijakan, Ketua DPR RI DR. Puan Maharani ikut menyuarakan keresahan para Ibu. Dalam berbagai kunjungannya, ia bertemu dengan para penjual minyak goreng atau para ibu yang menjadi konsumen utama dan mendengar sendiri bagaimana dampaknya bagi mereka. Mereka galau, resah, kecewa dan marah karena kelangkaan ini.
Keadilan distirbutif mengarah pada keadilan hasil yang diterima dari warga masyarakat, terutama kaum ibu. Keadilan distributif memastikan bagaimana barang dan jasa, kekayaan atau kualitas kesejahteraan mesti didistribusikan dalam masyarakat negara. Tetapi justru yang terjadi adalah kasus penimbunan minyak goreng di mana-mana. Sementara lemahnya sistem pengawasan yang mencegah kerawanan terjadinya penyelundupan minyak goreng ini. Dan Puan mengakui itu.
Menyadari perannya sebagai Ketua DPR RI, situasi ini harus mendapatkan pengawasan yang tegas. Ia menyadari bahwa situasi kelangkaan ini tidak boleh terus berlanjut. Pengawasan ini mulai dari sisi produksi, lalu juga mencermati laporan dari Pengawas Persaingan Usaha untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Setiap terjadi kelangkaan, selalu diikuti dengan kegaduhan, bahkan sampai konflik panjang. Kelangkaan minyak goreng memunculkan Gonjang ganjing panic buying. Ibu-ibu mengantre panjang dan mengular, tak peduli lagi dengan situasi pandemi yang masih berlangsung demi mendapatkan minyal goreng. Puan pun dengan gemas pernah menyatakan pihak-pihak yang mempermainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal. Lebih lanjut ia menjelaskan hal yang sangat kontradiktif terjadi di lapangan.
Keadilan distributif ini bukan hanya menyangkut keadilan dalam distribusi barang semata, tetapi juga memastikan bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam lingkup masyarakat juga stabil. Seharusnya tidak banyak terjadi kejutan di pasar, yang membuat warga panik dan resah, karena jelas hal ini berpengaruh terhadap indeks kesejahteraan warga. Negara seolah tidak hadir di sini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puan Desak Pemerintah, Masalah Minyak Goreng Tuntas Sebelum Ramadan | Ekonomi - Bisnis.comDPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah minyak goreng sebelum Ramadan.
Baca lebih lajut »
Puan: Ibu-Ibu Menjerit, Sekali Dapat Harga Minyak Rp 50 Ribu |Republika OnlinePuan meminta pemerintah selesaikan masalah minyak secepatnya.
Baca lebih lajut »
IPU di Bali, Momen Strategis untuk Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani akan memimpin delegasi DPR dalam sidang Inter-Parliamentary Union pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
Baca lebih lajut »
Kata Pengamat Soal Pertemuan Puan Maharani dan Ketum PBNUPengamat politik, Emrus Sihombing, menilai pertemuan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf Menunjukkan kedekatan antara Puan dengan organisasi tersebut.
Baca lebih lajut »
Puan Murka Harga Migor Belum Normal: Ibu-Ibu Menjerit!Ketua DPR kembali memperingatkan pemerintah untuk segera menyelesauikan berbagai persoalan minyak goreng
Baca lebih lajut »
Jelang IPU ke-144, Puan Harap Deklarasi Nusa Dua Jadi Produk Utama Hasil SidangKetua DPR Puan Maharani menyampaikan DPR RI melihat momentum untuk memperkuat kerja sama internasional dengan berkumpulnya parlemen dari berbagai negara.
Baca lebih lajut »