Pemohon pada intinya mendalilkan Pasal 18 UU Hak Cipta menghalangi hak milik Pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan perjanjian beli putus.
Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Senin di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 63/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh PT Musica Studios yang diwakili oleh Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Pemohon.
"Maka, Pemohon menilai ketentuan tersebut merugikan karena hanya berstatus sebagai penyewa dan sewaktu-waktu harus mengembalikan hak tersebut pada pencipta karya," imbuh dia seperti dikutip dari laman mkri.id. Pemohon dalam petitumnya antara lain meminta MK menyatakan Pasal 18 dan Pasal 122 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan Pasal 30 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam beberapa bulan terakhir ini, sering muncul adanya gugatan terhadap keputusan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Melalui Mahkamah Konstitusi tentunya. Lalu, apa beda sidang uji formil dengan uji materi di MK?
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PM Justin Trudeau akan Perjuangkan Hak Guru yang Dipecat karena Pakai JilbabPM Kanada Justin Trudeau akan mengupayakan tindakan hukum terhadap undang-undang Quebec yang memutasi guru yang menolak melepas jilbab.
Baca lebih lajut »
Deret Lahan Aset Negara Dikuasai Pemuda Pancasila dan FBR Tanpa HakPolisi menyebut ormas Pemuda Pancasila dan FBR menguasai sejumlah lahan negara tanpa hak dan melanggar hukum. Kini bangunan tersebut disegel.
Baca lebih lajut »
Polisi Sebut FBR dan Pemuda Pancasila Kuasai Tanah Negara Tanpa HakBangunan milik pemerintah tersebut tersebut dikuasai oleh ormas Pemuda Pancasila sejak 2004.
Baca lebih lajut »
Ahli Sebut Ada Reduksi Kewenangan MRP dalam UU Otsus PapuaHASIL revisi Undang-Undang No 2/2021 tentang Perubahan Kedua tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dianggap mereduksi kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sumber:
Baca lebih lajut »
Walhi: 350 Korporasi Ilegal Kelola Hutan Selamat Berkat UU CiptakerWalhi mencatat ada sekitar 350 perusahaan ilegal pengelola hutan bisa dapat pemutihan berkat penerapan UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »