DKI akan memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa perpanjangan PSBB transisi.
Jakarta, Beritasatu.com
Anies mengatakan, pimpinan atau penanggung jawab kantor dan tempat usaha harus mengambil langkah-langkah yang serius untuk melindungi pekerjanya dengan cara penerapan protokol kesehatan. Karena itu, perlu melakukan sosialisasi secara masif dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Pasaln 93 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebuatkan,"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 .
Pengetatan pengawasan protokol kesehatan ini, kata Anies, tidak hanya ditujukan kepada perkantoran dan dunia usaha, tetapi juga kepada masyarakat DKI untuk menegakkan protokol kesehatan terutama 3M, yakni menggunakan masker dengan benar di manapun kapanpun dalam kondisi apapun, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin dan menjaga jarak minimal 1 meter.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aksi Anies dan Mengukur Daya Guna Perpanjangan PSBB TransisiPSBB Transisi dinilai tidak menjadi jurus ampuh menekan penyebaran virus corona, banyak kasus muncul karena masyarakat yang makin abai.
Baca lebih lajut »
Anies Perpanjang PSBB Transisi DKI hingga 13 AgustusGubernur DKI Anies Baswedan kembali memperpanjang PSBB transisi untuk ketiga kalinya sampai 13 Agustus 2020 dalam rangkap pencegahan virus corona.
Baca lebih lajut »
Positif Corona Naik, Kadin Minta Perpanjang PSBB Transisi DKIKadin DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB Transisi guna mengatasi lonjakan covid-19.
Baca lebih lajut »
PKS Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB Transisi: Korban Makin Banyak'Sebaiknya (PSBB transisi) diperpanjang, karena keadaan belum membaik dan jumlah korban (positif Corona) makin banyak,' ujar Anggota Fraksi PKS, Abdul Aziz. PSBB PKS
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Terima Rp 902,7 Juta dari Denda Pelanggar Selama PSBB TransisiPemerintah Provinsi DKI Jakarta meraup denda sebesar Rp 902,7 juta dari pelanggar PSBB transisi.
Baca lebih lajut »
DKI Kantongi Rp902 Juta dari Denda Pelanggaran PSBB TransisiDenda yang sudah dibayarkan akibat pelanggaran aturan PSBB berjumlah Rp902.750.000 dari 5 Juni sampai 29 Juli kemarin atau sejak PSBB masa transisi.
Baca lebih lajut »