Pernyataan Terbaru Deputi SDM soal Penghapusan Honorer, Kabar Gembira untuk PPPK penghapusanhonorer
jpnn.com - PADANG – Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyampaikan pernyataan terbaru soal kebijakan penghapusan honorer per 28 November 2023.
Dia menjelaskan, penghapusan pegawai non-ASN merupakan salah satu klaster dalam pembahasan RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tathun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . Alex mengatakan, RUU ASN yang sedang dibahas sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang, dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang.Data resmi KemenPAN-RB menyebutkan, total jumlah honorer di Indonesia sebanyak 2.355.092.
Jumlah tersebut terdiri dari 325.517 honorer yang tersebar di 66 instansi pusat dan 2.029.575 honorer yang bekerja di 529 instansi daerah. Baca Juga:Alex Denni kembali menyebutkan mengenai 3 prinsip penyelesaian masalah 2,3 juta honorer, yakni:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Siak Dapat 1.318 Formasi PPPK, Bupati Alfedri Apresiasi Menteri AnasBupati Siak Alfedri memberi apresiasi kepada Menteri Anas atas penetapan formasi PPPK untuk Kabupaten Siak.
Baca lebih lajut »
Digitalisasi di Tengah Bonus Demografi, SDM Jadi hal KrusialPembangunan sumber daya manusia dinilai menjadi faktor krusial saat digitalisasi di tengah bonus demografi,
Baca lebih lajut »
BRIN: SDM laut dalam perlu terus diperkuatBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni soal laut dalam perlu diperkuat mengingat manfaat yang ...
Baca lebih lajut »
Ketua KY Bicara Keterbatasan: Cuma Punya 300 SDM, Harus Awasi 8.000 HakimKetua KY Amzulian Rifai berbicara terkait keterbatasan lembaga yang dipimpinnya dalam mengawasi para hakim. Dia mengaku hanya punya 300 anggota.
Baca lebih lajut »
Ketua KY Mengaku Alami Keterbatasan: SDM Hanya 300, Harus Awasi 8.000 HakimKetua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan selaku lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim
Baca lebih lajut »
Cegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Kejari Gresik Turun ke Desa Tingkatkan SDM Pemdes JogodaluUpaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemerintahan desa yang digelar oleh Kejari Gresik, mendapatkan apresiasi dari Pemdes Jogodalu, Gresik.
Baca lebih lajut »