KPU menjadi pengendali biaya pilkada.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi merekomendasikan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Permasalahan penganggaran pilkada yang terus berulang dinilai karena bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , sehingga tak satu kendali.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemilihan umum baik legislatif maupun presiden penganggaran dibiayai APBN sehingga kendalinya satu pintu yakni Komisi Pemilihan Umum RI. Sementara, untuk Pilkada 2020 ini ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada maka ada 270 kendali dalam merealisasikan anggaran. "Jadi kalau ada kepentingan dari petahana itu sangat berdampak pada proses pencairan atau penganggaran ," jelas Titi.
Di sisi lain, kata Titi, segala permasalahan khusus untuk Pilkada 2020 merupakan konsekuensi karena waktunya berdekatan dengan Pemilihan Umum 2019. Sebab, konsentrasi, perhatian, dan energi fokus terhadap pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenhub Usul Plat Nomor Mobil Listrik Dibedakan, Ini Kata PolisiWarna pelat nomor mobil listrik rencananya akan diubah. Namun hal tersebut masih dalam kajian.
Baca lebih lajut »
Sekilas tentang Asal Usul Hadramaut, Negeri Para HabibHadramaut konon pernah dikuasai Kerajaan Saba
Baca lebih lajut »
Asal-usul dan Varian Donat dari Berbagai Belahan DuniaTiap negara memiliki ciri khas donat yang berbeda. Berikut jenis-jenis donat dari sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Baca lebih lajut »
Bupati Karanganyar Juliyatmono Usul Pembentukan Provinsi SolorayWilayah Solo raya, seperti Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Solo, sudah layak menjadi provinsi baru pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Bupati Karanganyar Juliyatmono melemparkan usulan untuk pembentukan Provinsi Soloraya.
Baca lebih lajut »
ICW Usul Penghargaan Antikorupsi untuk Jokowi DicabutIndonesia Corruption Watch mengusulkan agar penghargaan Bung Hatta Anticorruption Award untuk Presiden Joko Widodo dicabut
Baca lebih lajut »
DPRD Gresik Usul Putra Bawean Disekolahkan Jadi Dokter SpesialisProblem kekurangan dokter spesialis di RSU Umar Mas'oed Bawean, ternyata sudah lama terjadi. DPRD Kabupaten Gresik, berupaya mencari jalan keluarnya.
Baca lebih lajut »