KPK, PPATK, dan penegak hukum disarankan jeli untuk mengawasi netralitas penjabat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memberikan rekomendasi kepada pemerintah, untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah."Opsi penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024," tutur Titi, Ahad .
Baca Juga "Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat," ujarnya. Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat."Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif," ucap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPATK katakan terus pantau transaksi platform investasi ilegalKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan terus memantau transaksi platform investasi ilegal yang ...
Baca lebih lajut »
Marak di Era Digital, Ini Jurus PPATK Berantas Investasi IlegalPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir ribuan transaksi investasi ilegal yang berkaitan dengan pencucian uang.
Baca lebih lajut »
Blokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal, PPATK: Banyak yang Belum TerpublishBlokir Ribuan Transaksi Investasi Ilegal, PPATK: Banyak yang Belum Terpublish TempoBisnis
Baca lebih lajut »
PPATK: Banyak Pelaku Kejatahan Lakukan Pencucian Uang Manfaatkan Teknologi Digital - Tribunnews.comMenurutnya, Modus para pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil investasi ilegal tersebut juga kian beragam.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Jika Dulu Sering Konflik Antara Penegak Hukum, Sekarang Itu Tidak Ada LagiKetua KPK Firli Bahuri mengatakan membangun orkestrasi merupakan langkah efektif dan komprehensif dalam memberantas korupsi.
Baca lebih lajut »