Akademisi dari Universitas Islam Negeri Jakarta Mustolih Siradj mengatakan perlunya masa transisi selama satu tahun sebelum Badan Penyelenggara Haji mengelola ...
Jejaring dari Badan Penyelenggara Haji harus ada hingga level kecamatan seperti yang dilakukan Kementerian Agama selama ini melalui kantor wilayah
"Ada masa transisi satu tahun terhadap Badan Penyelenggara Haji ini. Kenapa? Bukan meragukan, tetapi karena begitu luas dan kita belum tahu nomenklaturnya," ujar Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Di samping itu, jejaring dari Badan Penyelenggara Haji harus ada hingga level kecamatan seperti yang dilakukan Kementerian Agama selama ini melalui kantor wilayah. Sebab, proses pendataan, pendaftaran jamaah, hingga manasik haji dilakukan di level KUA.
Sementara disinggung mengenai dibentuknya Badan Penyelenggara Haji, ia memandang bahwa pemerintah menangkap adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang perlu direspons. Mereka tidak menggunakan skema G to G, tetapi kapitalisasi lewat peran swasta.sehingga di sini juga harus B to B. Bisa sewa hotel, kemudian transportasi, katering, dan sebagainya," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji, AMPHURI: Bukti Prabowo Peduli Urusan HajiBerita Prabowo Resmi Bentuk Badan Penyelenggara Haji, AMPHURI: Bukti Prabowo Peduli Urusan Haji terbaru hari ini 2024-10-22 13:56:14 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan hajiAsosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Penasihat Khusus ...
Baca lebih lajut »
Akademisi Perlu Respons Permasalahan GlobalThe 1st International Conference on Global Issues ICGI 2024 bertajuk Future for Asia Preparing for Global Leadership digelar di Universitas Nasional Unas Rabu 210
Baca lebih lajut »
Akademisi Perlu Lebih Peka dan Aktif Respons Permasalahan GlobalPARA akademisi diminta untuk lebih peka dan aktif merespons permasalahan global seperti geopolitik keamanan ekonomi energi lingkungan dan teknologi informasi
Baca lebih lajut »
Akademisi: Kesejahteraan hakim perlu diperhatikanAkademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Lies Sulistiani memandang perlu memperhatikan kesejahteraan hakim agar mereka bisa mengemban tugas dan fungsi ...
Baca lebih lajut »
Ketua Badan Pengkajian MPR: Badan Kehormatan MPR bersifat ad hocKetua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Badan Kehormatan MPR bersifat ad hoc dan pembentukannya apabila ada pengaduan mengenai ...
Baca lebih lajut »