SOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta meminta pemkot konsultasi ke pemerintah pusat terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023. Sebab, saat ini ada 4 ribu tenaga honorer berstatus tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) di lingkungan pemkot.
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta meminta pemkot konsultasi ke pemerintah pusat terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023. Sebab, saat ini ada 4 ribu tenaga honorer berstatus tenaga kontrak dengan perjanjian kerja di lingkungan pemkot.
“Pertanyaan, apakah TKPK yang regulasinya dengan peraturan wali kota ini juga termasuk ini. Kami mendorong pemkot segera konsultasi kepada kementrian terakit,” ujar dia kemarin. Karena itu, kata Sukasno, fraksinya mengusulkan TKPK bisa diangkat menjadi ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja . Kalau langkah tersebut tidak bisa, nanti akan diusulkan raperda inisiatif tentang TKPK.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Surakarta Y.F. Sukasno mengatakan, rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 memang diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sukasno menambahkan, fraksinya juga sudah bergerak dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk para akademisi untuk menyikapi hal ini. Hal ini untuk memberikan kepastian regulasi bagi pemkot dan TKPK yang jumlahnya mencapai 4 ribu lebih.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peringati Satu Abad, PSHT Cabang Surakarta Gelar Pendonoran DarahPersaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Surakarta mengadakan acara pendonoran darah di Kantor PMI Cabang Surakarta pada Senin (28/2/2022).
Baca lebih lajut »
14 Kabupaten Kota di Lampung PPKM Level 3, Disdikbud: PTM Terbatas Tetap Dilaksanakan14 Kabupaten/Kota Di Lampung Berstatus Level 3, Disdikbud Tetep Berlakukan PTM. PTM
Baca lebih lajut »
Termasuk Jakarta, Ini Daftar 108 Daerah di Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 3Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, mulai 1 sampai 7 Maret 2022. Total ada 108 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang kini berstatus PPKM Level 3.
Baca lebih lajut »
PTM Kembali Digelar 1 Maret 2022Kebijakan perpanjangan sekolah jarak jauh untuk sd hingga smp di makassar diambil setelah kasus covid-19 di lingkungan sekolah meningkat .
Baca lebih lajut »
Mulai Tahun Depan, Semua Tenaga Honorer di Pemkab Situbondo DihapusStatus tenaga honorer di tahun 2023 akan segera ditiadakan. Hanya tenaga pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
Baca lebih lajut »
Aksi Nyata Indonesia Memimpin Pengelolaan Sektor Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkelanjutan di G20Forum G20 merupakan forum yang sangat penting untuk Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu membahu, saling mendukung untuk pulih, serta tumbuh lebih kuat.
Baca lebih lajut »