Ketua Dewan Penasihat Hippindo Tutum Rahanta menyayangkan ada polemik aturan tembakau di RPP Kesehatan yang masih jadi perdebatan.
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia tegas menolak pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kesehatan atau RPP Kesehatan. Lantaran, aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan usaha ritel.
'Jika aturan ini disahkan, maka diperkirakan lebih dari setengah jumlah pendapatan tersebut akan lenyap. Hal ini karena terdapat ratusan ribu ritel modern yang akan terdampak dari aturan tembakau di RPP Kesehatan, khususnya dari rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak,' kata Tutum, Rabu .
' kalau diganggu pasti akan berdampak terhadap timbulnya kesempatan lain. Saya kira nanti timbul di pasar gelap dan membludak. Sehingga pemerintah nanti akan sulit untuk mengontrol peredarannya,' imbuhnya. 'Pemerintah jangan mau menikmati enaknya saja dari cukainya, tapi tidak mau memikirkan kelangsungan orang cari uang,' singgung Tutum.
Kenaikan Cukai Rokok Jegal Pertumbuhan Industri Hasil TembakauSebelumnya, kenaikan Cukai Hasil Tembakau atau cukai rokok dinilai tidak efektif untuk mengendalikan konsumsi dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada Mei 2024 penerimaan cukai turun 12,6 persen, utamanya disinyalir akibat banyaknya warga yang beralih ke rokok murah atau rokok ilegal.
'Saat ini sedang bagus. Perusahaan-perusahaan besar mulai menata ulang penjualan di sektor SKT-nya yang juga meningkatkan tenaga kerja yang baru. Saya kira ini kesempatan kerja yang sangat baik untuk tenaga kerja di SKT,' ungkap Aditya dalam keterangan tertulis, Senin .
Rokok Aturan Tembakau Rpp Kesehatan Pendapatan Tembakau
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Berpotensi Menurunkan PDB Rp1,21 Triliun, Celios Usulkan Revisi Aturan TaperaMenurut simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Celiosaturan ini tidak hanya membebani pekerja tetapi juga berpotensi menurunkanPDBsebesar Rp121 triliun
Baca lebih lajut »
Kimia Farma Rugi Rp1,48 Triliun, Momok bagi Menteri BUMNPemerintah bersama DPR harus segera evaluasi total terhadap problem yang terjadi di PT Kimia Farma yang mengalami kerugian hingga triliunan
Baca lebih lajut »
Asita Bali catat transaksi BBTF 2024 berpotensi tembus Rp8 triliunAsosiasi Agen Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali mencatat transaksi pada ajang pameran Bali Beyond and Travel Fair (BBTF) 2024 berpotensi tembus Rp8 ...
Baca lebih lajut »
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Kembali Diterapkan, BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp3 Triliun per TahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,02 triliun per tahun
Baca lebih lajut »
Korupsi Timah Bikin Negara Rugi Rp 300 Triliun, 30 Jaksa DikerahkanKejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan menerjunkan 30 Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk penindakan perkara perkara korupsi dugaan korupsi tata niaga timah
Baca lebih lajut »
Holding BUMN Farmasi Rugi Rp 2,16 Triliun di 2023Kinerja Holding BUMN Farmasi pada tahun 2023 mengalami tekanan dari segi profitabilitas dengan mencatatkan kerugian Rp 2,16 triliun.
Baca lebih lajut »