Berita sepekan di kanal politik membicarakan beberapa peristiwa menarik seperti permintaan PKB agar MPR RI menerbitkan surat penegasan mengenai Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 yang mengabulkan pemberhentian Gus Dur serta deklarasi 103 senator yang mendukung Sultan B Najamudin untuk menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis . ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.
Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa meminta MPR RI untuk menerbitkan surat penegasan bahwa Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 yang isinya pemberhentian Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tak berlaku lagi. “Kami mempunyai mahkamah partai yang bisa memutuskan secara internal berkaitan dengan apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik," kata Puan setelah menghadiri rapat Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.3. 103 senator deklarasi dukung Sultan Najamudin jadi Ketua DPD 2024-2029
Anggota DPD RI Angelo Wake Kako mengatakan seratusan Anggota DPD RI itu berasal dari yang petahana maupun yang terpilih untuk periode selanjutnya. Dia mengatakan para senator itu menginginkan sosok yang akan membawa perubahan.Jakarta - Matahari Pagi Indonesia mendeklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan dan mengukuhkan pengurus besar setelah resmi berubah dari kelompok sukarelawan bernama Matahari Pagi.
PKB MPR Gus Dur Sultan Najamudin DPD
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respon Sultan Najamudin yang Didukung 103 Senator untuk Jadi Ketua DPD Periode 2024-2029Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mendapatkan dukungan dari 103 Senator untuk menjdi calon Ketua DPD RI periode 2024-2029 yang akan dimulai pada 1 Oktober 202
Baca lebih lajut »
PKB minta MPR tegaskan TAP MPR soal pemberhentian Gus Dur tak berlakuPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta MPR RI untuk menerbitkan surat penegasan bahwa Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 yang isinya pemberhentian ...
Baca lebih lajut »
Fraksi PKB Minta MPR Tak Berlakukan Lagi TAP MPR Soal Pemberhentian Gus DurKetua Fraksi PKB MPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan, surat penegasan dari pimpinan MPR RI tersebut diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur sebagai presiden keempat.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR rinci dua putusan yang disahkan pada Sidang Paripurna AkhirKetua MPR RI Bambang Soesatyo merinci Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 Tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 Tentang Rekomendasi Majelis ...
Baca lebih lajut »
IESR nilai pemerintah perlu memperjelas tata kelola PMK 103/2023Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pemerintah perlu memperjelas tata kelola pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 ...
Baca lebih lajut »
Fasilitas Nathabumi Milik BUMN Semen Sudah Musnahkan 103 Ton Bahan Perusak OzonNathabumi telah memusnahkan 103 ton BPO yang dapat merusak lapisan ozon.
Baca lebih lajut »