Ada banyak ragam pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang ditangani DKPP, mulai dari bolos kerja hingga soal kemandirian. Di tahapan menuju Pemilu 2024, aduan etik diyakini meningkat. Lantas, apa solusinya?
yang digelar di ruang sidang Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Papua, Jumat . Persidangan etik ini juga terkait dengan perkara ketidakhadiran. Markus dilaporkan oleh pimpinan KPU Provinsi Papua lantaran sudah lebih dari tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat pleno KPU Kota Jayapura.
Diana meminta majelis DKPP menyatakan Markus selaku teradu melanggar etik sehingga diberikan sanksi pemberhentian tetap. Markus diduga melanggar Pasal 126 Ayat huruf b, huruf c, dan huruf d pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
, anggota KPU lain otomatis melaksanakan tugas Markus. ”Sebelum diberikan pemberhentian sementara oleh KPU RI, Markus masih sesekali hadir di kantor. Terkadang kehadiran Markus memicu keributan di kantor KPU,” ujar Oktovianus. ini selaras dengan data pada setiap gelaran pemilu. Potensi aduan terkait penyelenggara pemilu itu, antara lain, aduan soal netralitas penyelenggara pemilu, kampanye di luar jadwal, ataupun politik uang.
Selain itu, penyelenggara pemilu di tingkat daerah juga masih lemah dalam hal kesadaran etik sehingga persoalan pelanggaran etik masih cukup tinggi dilaporkan ke DKPP. ”Meningkatkan kesadaran etik penyelenggara pemilu bisa dimulai pada proses rekrutmen dengan memastikan rekam jejaknya,” kata Heddy. Hingga kini masih belum ada kejelasan tolak ukur batas waktu bagi DKPP untuk rapat pleno penetapan putusan sejak majelis mulai melakukan pemeriksaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Resensi Buku Humor Emansipatoris Perkara-perkara Nyaris PuitisDalam kumpulan puisi Hilmi Faiq ini, ditemukan sejumlah puisi humor emansipatoris. Humor yang tak saja membedakan kita dengan hewan, tetapi juga yang membangkitkan dan/atau meningkatkan keberdayaan kemanusiaan kita.
Baca lebih lajut »
Tengah Proses Pemilu, Presiden Sarankan Amendemen Lebih Tepat Setelah Pemilu 2024Presiden Jokowi berpendapat sebaiknya proses amendemen dilakukan setelah pemilu. Meski demikian, Pokok-pokok Haluan Negara disebutnya penting untuk memberikan arah dan panduan bangsa dan negara serta pemerintah.
Baca lebih lajut »
Jokowi Usul Amendemen UUD 1945 Dilakukan Setelah Pemilu 2024"Inikan proses pemilu sedang berproses, dalam waktu dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres, pileg, sehingga menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu," kata Jokowi.
Baca lebih lajut »
Buntut Dukung Prabowo Capres, Airlangga Hartarto Dilaporkan ke Dewan Etik GolkarKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dilaporkan Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar ke Dewan Etik Partai, Jumat (18/8/2023).
Baca lebih lajut »
Airlangga Dilaporkan ke Dewan Etik Golkar Usai Dukung Prabowo CapresKetua Umum Golkar Airlangga Hartarto dianggap telah melakukan pelanggaran berat karena mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Baca lebih lajut »
VIDEO: Dewan Etik Golkar Diberi Waktu 7 Hari Berhentikan AirlanggaLawrence Siburian melaporkan Airlangga Hartarto kepada dewan etik karena melakukan pelanggaran berat.
Baca lebih lajut »