Perihal Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024, Pakar Hukum Merespons, Tegas!

Pilkada 2024 Berita

Perihal Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024, Pakar Hukum Merespons, Tegas!
Pilkada KukarMargarito KamisPakar Hukum Tata Negara
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 59%

JPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan MA harus memastikan penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan fakta.

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan fakta.

“Penegak hukum harus bertindak berdasarkan hukum dan fakta. Jangan ke kiri dan juga jangan ke kanan,” kata Margarito Kamis seusai diskusi Dialektika Demokrasi bertajjuk Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis .Baca Juga:“Kalau aturan itu bilang A, ya A. Misalnya dalam satu kasus di Kutai Kertanegara. Ada seseorang yang menurut MK itu dua periode, tidak bisa maju lagi,” ujar Margarito.

Baca Juga:Menurut Margarito, calon bupati petahana Kukar Edi Damansyah seyogyanya dinilai telah dua periode. Margarito mengatakan UU Pilkada secara jelas mengatur bahwa petahana yang sudah dua periode itu tidak boleh mencalonkan diri lagi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Pilkada Kukar Margarito Kamis Pakar Hukum Tata Negara Jakarta

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Margarito Kamis Tekankan Kepemimpinan Dalam Penegakan HukumMargarito Kamis Tekankan Kepemimpinan Dalam Penegakan HukumJPNN.com : Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menekankan pentingnya kepemimpinan dalam hal penegakan hukum.
Baca lebih lajut »

Peneliti BRIN sebut hukum nasional harus berlandaskan hukum adatPeneliti BRIN sebut hukum nasional harus berlandaskan hukum adatPeneliti Ahli Madya Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ismail Rumadan mengatakan bahwa setiap produk hukum yang keluar di Indonesia ...
Baca lebih lajut »

Pakar: Kearifan lokal harus diintegrasikan dalam sistem hukumPakar: Kearifan lokal harus diintegrasikan dalam sistem hukumPakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengajak masyarakat untuk memandang kearifan lokal sebagai elemen esensial yang harus ...
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Ketua MA Sunarto Harus Bersih-bersih Hakim BermasalahPakar Hukum Ketua MA Sunarto Harus Bersih-bersih Hakim BermasalahPAKAR hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai Ketua Mahkamah Agung MA periode 2024-2029 Sunarto perlu melakukan bersih-bersih hakim yang bermasalah
Baca lebih lajut »

Pakar: Penegakan hukum judi online harus libatkan semua pihakPakar: Penegakan hukum judi online harus libatkan semua pihakDekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Laksanto Utomo menyatakan penegakan hukum terkait dengan judi online (judol) harus ...
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Kejagung Harus Berani Periksa Ketua MA dalam Kasus Mafia Peradilan Zarof RicarPakar Hukum Kejagung Harus Berani Periksa Ketua MA dalam Kasus Mafia Peradilan Zarof RicarPENYIDIK Kejaksaan Agung telah memblokir sejumlah rekening yang diduga terkait dengan Zarof Ricar ZR Selain mendalami asal muasal uang sebesar Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 18:52:31