Pergantian jabatan Sekda DKI Jakarta di tengah pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 dipastikan tidak akan terganggu.
Pergantian jabatan Sekda DKI Jakarta di tengah pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 dipastikan tidak akan terganggu. Meskipun Sekda jugaSekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, TAPD bukanlah perorangan tetapi tim yang diisi oleh beberapa pejabat struktural. Kebetulan, lanjut dia, Sekda dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta.
Meski sebelumnya Marullah tak masuk dalam struktur TAPD karena mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, tapi ia mengklaim turut mengikuti proses pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta. "Jadi meskipun saya bukan berada di TAPD tapi kami wajib, ngikutin dan mencermati banget. Jadi semua yang dibahas di Pemprov dengan DPRD antara TAPD dengan Banggar DPRD itu semua kami mencermati," kata Marullah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Jakarta Mendalami Surat Edaran KPK tentang Pencegahan Korupsi di APBDWakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan bahwa pendalaman Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 dari KPK bertujuan untuk mengetahui siklus perencanaan dan penganggaran pada fase pembahasan RKPD, KUA-PPAS, RAPBD, dan Perubahannya. DPRD akan mengundang KPK untuk berkonsultasi dan berdiskusi terkait sistem anggaran.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Targetkan Rancangan APBD 2025 Selesai Akhir November 2024Legislatif mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi untuk berkomunikasi dalam menyiapkan APBD 2025.
Baca lebih lajut »
Program Makan Bergizi dan Sekolah Gratis Jadi Prioritas APBD DKI 2025Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Rp91 triliunBadan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI targetkan Perda APBD 2025 disahkan akhir NovemberBadan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI sepakati KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp91,1 TriliunDPRD DKI Jakarta telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan ...
Baca lebih lajut »