Masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021
KOMITMEN DPR RI dan pemerintah dianggap sebagai kunci kesuksesan penyusunan Rancangan Undnag-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual . Saat ini dorongan dari berbagai pihak akan sia-sia bila tidak ada komitmen penuh dari kedua pihak tersebut.
Riska mengakui upaya penyusunan RUU PKS yang berpihak pada kebutuhan hukum dan pemulihan korban memang tidak mudah. Namun, pembahasan bisa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang kerap terlibat langsung di lapangan. Begitu juga dengan melibatkan para ahli. Riska mengatakan masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021 mendatang. "Kalau memang nantinya Oktober akan masuk ke prolegnas 2021 kami tunggu janjinya untuk membahas itu. Kami akan terus mengawal dari segi substansi dan juga lobi. Kita butuh support dan keseriusannya dalam melihat kasus kekerasan seksual di Indonesia," cetus Riska.
"Ini berdampak pada para pendamping dan penyintas yang ada di lapangan, jadi bukan sekedar kekecewaan tapi berdampak betul pada korban untuk bisa segera mengakses haknya dalam bentuk perlindungan dan penyelesaian kasus," ujar Ira.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKSSelama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP saja tidak cukup.
Baca lebih lajut »
RUU PKS Harus Masuk Prolegnas PrioritasLestari mengatakan partai NasDem bertekad akan mengawal proses pembahasan RUU PKS agar kembali disertakan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 mendatang.
Baca lebih lajut »
Atur Strategi Perjuangkan RUU PKSRUU PKS yang dapat menjadi payung hukum mengatasi kekerasan seksual dinilai penting dan harus diperjuangkan hingga disahkan menjadi UU.
Baca lebih lajut »
Bakar Kerenda, Mahasiswa Cirebon Demo Tuntut RUU PKS Segera DisahkanAliansi Mahasiswa Universitas Gunung Jati Menggugat demonstrasi di gedung DPRD Kota Cirebon. Mereka mendesak DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Cirebon RUUPKS
Baca lebih lajut »
RUU PKS Terempas, Bagaimana Nasib Perempuan dan Korban Kekerasan Seksual?Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meski selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 800 persen.
Baca lebih lajut »