Komisi IX DPR telah meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar mengambil tindakan tegas kepada RS yang menyalahgunakan...
- Di tengah isu defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan dugaan penyimpangan tagihan pencairan dana BPJS Kesehatan oleh 40 rumah sakit di wilayah itu. Tidak tanggung-tanggung, setiap RS itu menyebabkan kerugian negara hingga Rp5 miliar.
Penyimpangan dana BPJS tersebut, ujar dia, diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta. Namun, yang baru terbongkar baru satu rumah sakit yang beroperasi di Kota Medan, ibu kota provinsi Sumut. "Saya minta kepada rumah sakit maupun klinik agar tertib dan jangan melakukan penyimpangan," katanya. Dia juga mengatakan bahwa sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan tunduk pada segala prosedur dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan juga senantiasa menerapkan prinsip good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Imbas BPJS Kesehatan Tekor, RS Terancam Hentikan LayananBPJS Kesehatan belum membayar klaim rumah sakit mitra sebesar Rp 6,5 triliun.
Baca lebih lajut »
Usut Tuntas Dugaan 40 RS Swasta di Sumut Selewengkan Dana BPJS...Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tijiptaning mengecam dugaan penyalahgunaan dana BPJS Kesehatan oleh 40 rumah sakit swasta...
Baca lebih lajut »
615 RS Mitra BPJS Kesehatan Direkomendasikan Turun KelasRekomendasi turun kelas itu mulai berlaku September 2019.
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Tekor, Inikah Solusinya?BPJS Kesehatan terlambat bayar ke RS karena uangnya tak cukup.
Baca lebih lajut »
Kejaksaan Sebut 40 RS Swasta Tipu Pemerintah Ratusan Miliar Lewat Pencairan BPJS - Tribunnews.comPenyimpangan ini diperkirakan membuat kerugian negara hingga mencapai angka Rp 5 miliar per satu rumah sakit.
Baca lebih lajut »
Istana Tak Keberatan Bangun RS Paru-paru di Kawasan KarhutlaKepala Staf Presiden, Moeldoko, menyebut pemerintah tak keberatan membangun rumah sakit khusus paru-paru di kawasan yang terkena dampak parah karhutla.
Baca lebih lajut »