PROGRAM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertajuk Bersih Manusiawi Berwibawa berada di pusaran kasus karena sedang tersangkut masalah agraria.
Berdasarkan keputusan PTUN pertengahan Mei 2019, Pemprov DKI Jakarta dituntut PT Buana Permata Hijau untuk menghentikan pembangunan stadion yang bakal menjadi kebanggaan warga DKI Jakarta itu.
Jauh sebelumnya, 2009, masalah agraria terjadi antara Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya dan PT SMART. Dalam kasus menyangkut hak guna usaha ini, KTPHS mengklaim bahwa PT SMART terindikasi melakukan pelanggaran HAM saat menangani masalah tanah. Sebaliknya, PT SMART mengklaim dengan menyatakan sertifikat HGU sudah diterbitkan dan berlaku sampai 2082 atas nama PT SMART
Meski berbagai aspek penting tanah ini sering kali menimbulkan konflik di masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya konflik agraria, yaitu perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga, yang berdampak luas secara sosiopolitik. Perselisihan pertanahan penyelesaiannya dilaksanakan lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan . Konflik agraria pun kerap menimbulkan tindak kekerasan.
Konflik juga bersifat struktural. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan kegunaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam yang disebabkan adanya benturan-benturan antara pihak yang hendak mengusai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah. Selain itu juga dipengaruhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tumpang-tindih.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Mengapresiasi Penyelesaian Rumah Ibadah di BantulPartai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam sebagian warga Kampung Gunung Bulu, Dusun Bandut Lor, Bantul, DI Yogyakarta, yang menolak keberadaan rumah ibadah
Baca lebih lajut »
3.397 pelajar tidak sekolah akibat konflik NdugaSebanyak 3.397 pelajar SD, SMP dan SMA mengungsi dan tidak bersekolah karena konflik di Nduga Provinsi Papua. "Kondisi pendidikan saat ini, 17 SD tidak ...
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Harus Mampu Redam Potensi Konflik dan Jaga Konstitusi
Baca lebih lajut »