Jika tarif cukai disederhanakan akan memukul harga jual rokok dan hasil tembakau lainnya. Otomatis akhirnya akan mematikan...
- Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi Widodo dalam melindungi industri hasil tembakau di Tanah Air. Salah satu kebijakan Presiden Jokowi adalah tidak melakukan simplifikasi dalam pemungutan cukai rokok.
Mantan Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek ini menambahkan, saat ini, harga tembakau di dalam negeri sedang turun. Apabila pemerintah menaikan cukai rokok dan mengubah sistem penarikan cukai dari banyak variasi menjadi beberapa golongan atau disederhanakan, hal ini akan memukul harga jual tembakau di dalam negeri.
Salah satunya kebijakan di industri tembakau."Harus ditujukan untuk melindungi masyarakat petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau," paparnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menkeu Bocorkan Desain RAPBN 2020, Ada Penyesuaian Tarif CukaiMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, secara umum mengenai desain RAPBN 2020 yang baru akan disampaikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada sidang paripurna penyampaikan nota keuangan kepada DPR, 16 Agustus mendatang. RAPBN2020
Baca lebih lajut »
WTO Beri Jalan ke China Sanksi AS soal Tarif AntisubsidiWTO menyatakan Amerika Serikat (AS) melanggar aturan dan akan menghadapi sanksi China jika tak menghapus tarif antisubsidi pada ekspor sejumlah e
Baca lebih lajut »
BPJS Belum Bayar Klaim Rp 6,5 Triliun, Persi Ngadu ke JokowiPersi berharap pemerintah menyesuaikan tarif premi BPJS kesehatan.
Baca lebih lajut »
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu LintasData per Sabtu lalu, 5.800 surat tilang telah dikirim Dirlantas Polda Metro Jaya ke alamat pemilik kendaraan yang terdeteksi melanggar aturan.
Baca lebih lajut »
DPRD desak Pemkot Palu berlakukan tarif ojol secara manusiawiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak Pemerintah Kota setempat agar segera membuat dan merancang peraturan daerah yang mengatur tarif ojek ...
Baca lebih lajut »