DKI hanya memberikan kuota sekolah swasta bagi anak-anak yang memiliki Kartu Jakarta Pintar sekaligus Program Indonesia Pintar. PPDB Bersama hanya mengisi 9,8 persen dari total kuota yang disediakan 89 sekolah swasta. korantempodigital KoranTempo
Yang dinanti tak kunjung menghampiri. Tak terhitung berapa kali Sri Hartini menekan tombol"refresh" pada laman resmi Penerimaan Peserta Didik Baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tiga hari terakhir.
Sejak itu, SMA YMIK menghentikan anggaran untuk promosi penerimaan siswa yang biasa mereka lakukan menjelang tahun ajaran baru. Mereka pun menyerahkan seluruh kuota siswa sebanyak 144 kursi di empat kelas kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi pilihan dalam PPDB Bersama sekolah swasta yang diperuntukkan secara khusus di jalur afirmasi atau siswa dari keluarga rentan dan miskin.
Petugas memberikan informasi kepada orang tua murid perihal pendaftaran akun penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 87 Jakarta, 7 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W. Hingga berita ini ditulis, Dinas Pendidikan tidak memberikan penjelasan soal persyaratan KJP dan PIP sekaligus. DKI pun tak kunjung menjelaskan nasib kuota kosong yang tersisa di sekolah swasta tersebut. Juru bicara Dinas Pendidikan, Taga Radja Gah, tak bisa memberikan pernyataan karena keluarganya tengah mengalami musibah.“Tak ada jalur yang tak bermasalah. Banyak orang tua kecewa dengan sistem PPDB Bersama,” kata anggota Koalisi Orang Tua Peduli, Rahmi Yunita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei Aku Pintar 2021: 6 Fakta Menarik Pemilihan JurusanSejumlah fakta menarik dari 'Survei Perilaku Siswa dalam Pemilihan Jurusan Pendidikan' dari Aku Pintar dan Katadata Insight Center. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Bukan COVID-19! Ini Penyebab Anang Hermansyah Jalani OperasiTernyata ini penyebab Anang Hermansyah jalani operasi di salah satu rumah sakit di Jakarta: AnangHermansyah
Baca lebih lajut »
Lubang dalam Adendum Kontrak Pengelolaan Air - Metro - koran.tempo.coBPKP meminta rencana adendum kontrak kerja sama dengan Aetra dipertimbangkan kembali. Rancangan adendum belum diyakini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. korantempodigital KoranTempo
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Ada Potensi Fraud dalam Adendum PDAM-Aetra - Metro - koran.tempo.coKPK menyarankan agar PAM Jaya menjadi pengelola setelah kontrak privatisasi air oleh Aetra selesai pada 2023. Balai Kota diminta membatalkan rencana perpanjangan kerja sama 25 tahun tersebut. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Ekspansi Perusahaan Pusat Data di Tengah Tumbuhnya Ekonomi Digital Indonesia - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.coBerbagai perusahaan berlomba mengembangkan pusat data untuk mengakomodasi layanan digital di Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai US$ 124 miliar pada 2025. korantempodigital KoranTempo
Baca lebih lajut »