Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa program bantuan sosial (bansos) beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) akan dihentikan sementara hingga musim panen selesai untuk menjaga harga beras di pasar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) akan dihentikan sementara hingga musim panen selesai. Zulhas menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk menjaga harga beras di masyarakat agar tetap stabil. Menurutnya, jika bantuan tersebut disebarkan saat ini, akan mengakibatkan harga beras murah dan berdampak negatif pada para petani.
Zulhas menekankan pentingnya harga beras yang adil bagi petani, yang diharapkan dapat mencapai Rp 6.500 per kilogram. Meskipun pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, Zulhas memastikan bahwa program bantuan sosial ini akan terus berjalan. Jumlah bantuan yang akan diberikan tetap sama, yaitu 900.000 ton atau senilai Rp 16,6 triliun. Diperkirakan, bantuan ini akan kembali diberikan pada bulan April 2025. Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menjaga inflasi melalui pemberian bantuan pangan yang akan disalurkan pada Januari hingga Februari 2025. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyatakan bahwa 16 juta keluarga akan menerima bantuan ini. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menstabilkan inflasi beras. Arief menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan pangan pada tahun 2025 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22 juta keluarga. Penyesuaian jumlah penerima bantuan ini dilakukan karena persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023
BANSOS BERAS Inflasi MENTERI KOORDINATOR Musim PANEN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bansos Beras Berjangka Hingga JuniPemerintah Indonesia memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras hingga 6 bulan, yaitu dari Januari hingga Juni 2023. Pada bulan Januari dan Februari, pemerintah akan menyalurkan pasokan beras senilai 160 ribu ton per bulan. Penyaluran bansos beras untuk 4 bulan setelah Februari masih akan dibahas terkait kondisi panen raya di Maret-April. Pemerintah ingin memastikan bansos beras tidak mengganggu harga beras yang sedang dijaga stabil melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Selama 6 BulanPemerintah Indonesia memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras selama 6 bulan pada tahun 2025. Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan setiap PBP menerima 10 kilogram beras per bulan. Total kebutuhan beras untuk program ini mencapai 960 ribu ton. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan.
Baca lebih lajut »
Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan SPHP Sementara DihentikanBadan Pangan Nasional (Bapanas) menghentikan sementara program bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) selama enam bulan di tahun 2025. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah dan melindungi para petani, terutama menjelang masa panen raya. Bapanas akan fokus pada penyerapan beras sebanyak 3 juta ton selama masa panen raya dengan tugas yang dibebankan kepada Perum Bulog.
Baca lebih lajut »
Menghadirkan Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis Perlu BertahapPangan lokal merupakan sumber keberagaman pangan yang bergizi dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan di masyarakat.
Baca lebih lajut »
Khofifah-Emil Bantah Politisasi Bansos Dalam Pilgub JatimPasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak membantah tuduhan politisasi bantuan sosial (bansos) dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Kuasa hukum Khofifah-Emil, Edward Dewaruci, menyatakan bahwa penyaluran bansos merupakan program pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah provinsi. Edward juga mengklaim bahwa tidak ada korelasi antara penyaluran bansos dan perolehan suara, serta Khofifah-Emil telah unggul secara elektabilitas tanpa adanya politisasi bansos. Sebelumnya, pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilgub Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi dengan mendalilkan adanya politisasi bansos oleh Khofifah-Emil.
Baca lebih lajut »
Penyaluran Beras SPHP Kemasan 50 Kg Disebut Berpotensi Ada PenyimpanganPemerintah Indonesia akan ubah regulasi untuk distribusi beras SPHP kemasan 50 kg.
Baca lebih lajut »