Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun akhirnya mengusik DPR. Saat rapat...
- Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun akhirnya mengusik DPR. Dalam rapat kerja komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu , pimpinan dan anggota komisi III mendesak KPK segera bertindak mengusut proyek tersebut.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya tengah mendalami informasi yang masuk mengenai proyek kartu prakerja."Kami tidak mau bekerja tergesa-gesa, tapi kami berbicara fakta, bukti, keterangan, sehingga seluruh informasi kami kumpulkan dan dikaji," ujar Firli. "Kami masih melakukan penelitian, namun memang ada potensi kecurangan, karena bagaimanapun dari segi anggaran ini sangat besar. Ada triliunan uang negara yang dikeluarkan," Peneliti ICW Wana Alamsyah.
ICW menilai KPK lamban untuk mencegah tindak korupsi serta belum ada tindakan cepat. Mereka juga meminta KPK mulai proaktif berbicara dengan presiden terkait konteks konflik kepentingan yang melibatkan para staf khususnya tersebut. Dalam Hukum Administrasi Negara, setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka harus melihat Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ."Apakah tindakan pemerintah ini hanya sekadar aji mumpung di tengah pandemi. Lihat juga adakah penyalahgunaan, dan apakah kejelasan program itu adalah itikad baik bagi masyarakat luas?" ujarnya.
Dalam membuat dan menjalankan kebijakan penanggulangan Covid-19. Namun, semuanya harus tetap transparan dan akuntabel.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Kartu Prakerja, Waket Komisi X DPR: Bersihkan Peserta Salah SasaranCalon peserta yang memang tak sesuai sasaran sebaiknya dihindarkan.
Baca lebih lajut »
DPR Mulai Mencium Aroma tak Sedap Pada Program Kartu Prakerja?Pemerintah diminta untuk menghentikan pelaksanaan program kartu prakerja yang dinilai ada kecurangan. programkartupra-kerja
Baca lebih lajut »
Kecuali Golkar, Fraksi di DPR Kritik Pelatihan di Kartu PrakerjaFraksi-fraksi di DPR mengkritik program pelatihan online di kartu Prakerja. Hanya Golkar yang minta program ini didukung.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Kartu Pra Kerja dirancang bukan untuk pandemi'Kartu Pra Kerja itu didesain pada situasi masih normal dengan konsep adanya pelatihan karena untuk diterima kerja. Sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru,' kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. kartuprakerja
Baca lebih lajut »
Sambut Hari Buruh, Puan Maharani Ingin DPR Hasilkan UU yang Berpihak pada PekerjaPuan mengklaim, DPR selalu memberikan perhatian yang lebih pada nasib para buruh.
Baca lebih lajut »