Deforestasi di Indonesia menurun tajam di era pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu jelas dalam hitungan areal dari citra satelit. KLHK
jpnn.com, JAKARTA - Skip Adv.top-right{position: absolute;top: 5px;right: 5px; cursor: pointer;} #iklan-kehutanan{position: relative;text-align: center;color: white;} Hasil itu sejalan dengan upaya-upaya yang cukup gigih dan keras dilakukan pemerintah dan masyarakat termasuk dorongan aktivis di tingkat lapangan, terutama dengan penegakan hukum dan pengendalian regulasi seperti moratorium.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Belinda Arunarwati Margono menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada beberapa aturan yang ada, termasuk Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No.P.1/VII-IPSDH/2015, Dokumen FREL 2016, SNI 8033, 2014, dan SNI 7645-1, 2014.Baca Juga: “Hutan Primer didefinisikan sebagai seluruh kenampakan hutan yang belum menampakkan bekas tebangan/gangguan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembalakan Hutan Meningkat di 2019, Ketiga Terbesar dalam SeabadDi antara kabar buruk itu, kebijakan deforestasi di Indonesia, Kolombia, dan Afrika Barat tampaknya berhasil.
Baca lebih lajut »
Melunak, Filipina Cabut Ancaman Akhiri Pakta Militer dengan ASMenteri Luar Negeri Filipina, Teodora Locsin, mengatakan ia telah memberi tahu Washington tentang penangguhan itu dalam...
Baca lebih lajut »
SAHI Ajak Calon Jamaah Ambil Hikmah Pembatalan Ibadah Haji 2020SAHI ikut menanggapi Keputusan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada...
Baca lebih lajut »
Ini Penjelasan Risma Tentang Penanganan COVID-19 di SurabayaPenanganan COVID-19 harus dilakukan dengan cepat dan terpadu. Dibutuhkan etos kerja yang mumpuni untuk bisa melawan pandemi...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantah Anies Perpanjang PSBB Hingga 18 JuniPemprov DKI Jakarta belum menetapkan dan mengumumkan kebijakan terbaru terkait Perpanjangan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Divonis Bersalah oleh PTUN, PKS: Pemerintah Jangan Suka Langgar AturanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)...
Baca lebih lajut »