Penjelasan Kementerian ATR/BPN soal Perpanjangan HGB Hotel Sultan

Indonesia Berita Berita

Penjelasan Kementerian ATR/BPN soal Perpanjangan HGB Hotel Sultan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 68%

'Jadi harusnya perpanjangan itu di atas HPL, atas izinnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg),' tutur Suyus.

, pemilik PT Indobuildco) ya tidak di atas Hak Pengelolaan , tapi putusan pengadilan menyatakan bahwa HPL-nya itu sah dan berlaku. Jadi harusnya perpanjangan itu di atas HPL, atas izinnya Kementerian Sekretariat Negara ," tutur Suyus saat ditemui di Kantor DPR RI, Jakarta, Senin .

Sementara Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Jumat mengatakan, HGB Hotel Sultan seluas 13,6 hektar dinyatakan telah berakhir. Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali kepada HPL Nomor 1 Tahun 1998 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

"Masalah ini berawal kepemilikan HGB dari tahun 1973 dengan jangka waktu 30 tahun, sehingga HGB berakhir pada 2003," ujar Hadi dalam keterangan resmi. Lalu, pada tahun 1989, dikeluarkan HPL Nomor 1/Gelora tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.Dapatkan update

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Sejumlah Menteri Kumpul Di Batam, Bahas Percepatan Pengembangan Kawasan RempangSejumlah Menteri Kumpul Di Batam, Bahas Percepatan Pengembangan Kawasan RempangMenteri yang hadir seperti Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito hingga Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto
Baca lebih lajut »

Kemenkominfo koordinasi dengan DPR soal progres pembangunan PDNKemenkominfo koordinasi dengan DPR soal progres pembangunan PDNDirektur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan Kementerian terus berkoordinasi dengan ...
Baca lebih lajut »

Lemhannas: Perpanjangan Usia Pensiun TNI Harus Revisi UULemhannas: Perpanjangan Usia Pensiun TNI Harus Revisi UUGubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan belum ada wacana dari pemerintah untuk mengusulkan revisi UU TNI ke DPR.
Baca lebih lajut »

Timnas Moncer di Piala Asia, Erick Thohir Janjikan Perpanjangan Kontrak untuk Shin Tae YongTimnas Moncer di Piala Asia, Erick Thohir Janjikan Perpanjangan Kontrak untuk Shin Tae YongShin Tae Yong (STY) berhasil meloloskan tiga kelompok usia Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia.
Baca lebih lajut »

Warga Jakarta Harus Cetak Ulang KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ, Ini Penjelasan DukcapilWarga Jakarta Harus Cetak Ulang KTP Saat DKI Berubah Jadi DKJ, Ini Penjelasan DukcapilPenggantian KTP bakal dilakukan setelah status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca lebih lajut »

Pemerintah Belum Setujui Perpanjangan Jabatan Kepala DesaPemerintah Belum Setujui Perpanjangan Jabatan Kepala DesaKomite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengusulkan agar revisi UU Desa dibahas setelah Pemilu 2024. Dengan demikian, tarik-menarik kepentingan politik jelang pemilu bisa dihindari.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 11:15:47