Penjelasan Dirjen Dukcapil terkait Pertimbangan Pemerintah Terapkan Tarif untuk NIK - Tribunnews.com

Penjelasan Dirjen Dukcapil terkait Pertimbangan Pemerintah Terapkan Tarif untuk NIK

Menurutnya, penerapan pendapatan negara bukan pajak dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama.

Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, Pelat Kendaraan Bermotor, Pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, Pengurusan PT, Penempatan Notaris, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan banyak lagi lainnya.Zudan mengatakan khusus Dukcapil pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Zudan Arif Fakhrulloh Sebut Tarif Akses NIK untuk Jaga Sistem Dukcapil Tetap HidupSalah satu pertimbangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terapkan tarif NIK adalah untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.
Baca lebih lajut »

Alasan Pemerintah Pungut Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK | merdeka.comPemerintah akan menerapkan tarif Rp1.000 untuk akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkap alasannya.
Baca lebih lajut »

Akses NIK Dikenakan Tarif, Ini Pertimbangan PemerintahDukcapil Kemendagri menjelaskan penerapan tarif akses NIK sebesar Rp 1.000 atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data kependudukan.  
Baca lebih lajut »

Tanggapan Pemerintah Soal Tarif RP1.000 untuk Akses NIK Dianggap Jual Data Pribadi | merdeka.comZudan menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha. Sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.
Baca lebih lajut »

Pemda Diminta Percepat Realisasi AnggaranDirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan belum seluruh pemerintah daerah maksimal merealisasikan serapan anggaran.
Baca lebih lajut »

Tak Ada yang Kebetulan dari Gol LiverpoolJuergen Klopp memberi penjelasan terkait gol pertama Liverpool ke gawang Manchester City di semifinal Piala FA.
Baca lebih lajut »