Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengemukakan, selain pembagian jam masuk kerja menjadi dua tahap, dia mengkaji jam masuk dengan fleksibilitas 90 menit.
Polda Metro Jaya mengklaim masih mendalami apakah anggota Direktorat Reserse Narkoba yang menganiaya pelaku dugaan tindak pidana narkoba hingga tewas punya surat perintahBaru-baru ini beredar berita mengenai Ipda Muhammad Bima Dwi Mukti lulusan Akademi Kepolisian 2023 Batalyon Promoter 54 ternyata anak Jenderal Mukti Juharsa.
Penyidik telah menemukan unsur pidana yang dilakukan Bripda IMS dan Bripka IG atas tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage karena dotembak.Bripda IMS dan Bripka IG menjadi tersangka kasus penembakan terhadap Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang terjadi di Cikeas.Sembilan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang menganiaya pelaku dugaan tindak pidana narkoba berinisial DK hingga tewas terancam sanksi dipecat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Heru Budi: Saya Tidak Pernah Mengatakan JIS Itu Ada MasalahPenjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan komitmennya untuk menjaga Jakarta International Stadium.
Baca lebih lajut »
Riwayat Pendidikan Anies Baswedan, Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Bakal Capres 2024Profil dan riwayat pendidikan Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta serta bakal Calon Presiden 2024.
Baca lebih lajut »
DKI lepas atlet disabilitas kontingen Jakarta untuk Peparpenas 2023Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melepas kontingen Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) ...
Baca lebih lajut »
Heru Budi Ungkap Praktek Jual-Beli Subsidi Pangan Oleh Penerima KJPPj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkap praktek jual-beli pangan bersubsidi oleh penerima KJP.
Baca lebih lajut »
JakCard Bank DKI Kini Berlaku untuk Tiket Perjalanan KRLBank DKI semakin melengkapi ekosistem transaksi non-tunai di DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Walhi: Cuaca Ekstrem Jangan jadi Alibi Polusi Meningkat Buat Pemprov DKIWAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum serius mengatasi persoalan kualitas udara buruk di Jakarta. Sumber:
Baca lebih lajut »