Apindo sebut terjadi penurunan permintaan di industri TPT, baik itu dari luar maupun dalam negeri.
"Sekarang Industri TPT harus dibantu karena kondisinya sangat kritis. Industri TPT harus diperlakukan khusus karena mereka enggak ada kendala dari segi impor bahan baku penolong, tetapi finished goods," katanya ketika ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa .Namun, ia memandang, satu hal yang saat ini sedang sangat disorot adalah impor ilegal baju jadi yang membanjiri Indonesia. Ia mengatakan, pihaknya tengah membantu mengatasi ini dengan pemerintah.
"Ada masalah dengan illegal import ini yang sekarang kita coba bantu atasi. Ini jelas harus diatasi," ujar Shinta. Ia mengatakan, pemerintah pernah mengeluarkan peraturan untuk membantu industri TPT, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Saat itu, industri TPT terbantu dengan regulasi tersebut. Namun, tidak dengan industri lain yang terkendala impornya karena peraturan itu.
"Makanya awalnya pemerintah mengeluarkan Permendag 36 itu mengubah dari post border ke border. Itu membantu TPT, tapi industri lain banyak terkendala waktu itu dari segi impornya," tutur Shinta.Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat, ada 13.800 pekerja perusahaan tekstil terkena Pemutusan Hubungan Karyawan selama enam bulan pertama tahun ini.
Shinta Kamdani Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Industri Bisnis
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha UMKM sebut kopi Papua makin diminati pengusaha mancanegaraPengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Papua Yafet Wetipo mengakui kopi Papua makin diminati pengusaha mancanegara. Karena itu, saat ini dirinya ...
Baca lebih lajut »
Kondisi Rumput SUGBK Memprihatinkan, Pelatih Filipina Sebut-sebut Stadion San SiroSetelah tim asuhannya kalah dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih Timnas Filipina, Tom Saintfiet, menyebut-nyebut Stadion San Siro.
Baca lebih lajut »
Apindo Tolak Iuran Tapera: Jadi Beban Baru Pekerja dan PengusahaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemotongan gaji bagi para pekerja swasta maupun ASN/PNS sebesar 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberatkan perusahaan. Selain itu, pemangkasan gaji karyawan tersebut juga akan membebani pekerja.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Kirim Surat ke JokowiAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca lebih lajut »
Pengusaha: Iuran Tapera Baiknya buat ASN-TNI/Polri Bukan SwastaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rayat (Tapera) sebesar 3%.
Baca lebih lajut »
Tolak Iuran Tapera, Pengusaha Ungkap Biaya Perumahan Karyawan Swasta Bisa Pakai Program di BPJS KetenagakerjaanAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) secara tegas menolak pemberlakuan aturan baru Pemerintah yang mewajibkan iuran Tapera.
Baca lebih lajut »