Pemerintah Bakal Terapkan Pajak Ekspor Nikel, Pengusaha: Belum Ada Urgensi
- Pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak untuk ekspor komoditas nikel. Namun hingga saat ini pengenaan pajak terhadap komoditas tersebut belum berlaku.
Meidy Katrin Lengkey Sekjen APNI mengatakan meski setuju dengan kebijakan tersebut namun belum ada urgensi untuk pemberlakuan pajak. Produk olahan nikel lebih berorientasi ekspor, sementara harga nikel saat ini sedang turun drastis. Saksikan selengkapnya dialog Syarifah Rahma dengan Meidy Katrin Lengkey Sekjen APNI dalam segmen Mining Zone di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jatah Cawapres Prabowo Belum Jelas, Cak Imin: Sabar, Nanti Ada WaktunyaCak Imin juga menegaskan poros KKIR yang dibangun Gerindra dan PKB masih solid dan belum pecah. Padahal, hampir setahun, tapi tak kunjung ada deklarasi capres-cawapres.
Baca lebih lajut »
Gempa M 4,4 Terjadi di Waropen Papua, Belum Ada Laporan KerusakanGempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,4 terjadi di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, Jumat (4/8/2023)
Baca lebih lajut »
Jokowi: MRT, LRT, Kereta Cepat Baru Pertama Kali Ada di Indonesia, Kalau Ada Kekurangan WajarJokowi sebut angkutan massal MRT hingga KA Cepat baru pertama kali dibangun di RI, wajar jika ada kekurangan tapi tetap akan diperbaiki.
Baca lebih lajut »
Elite PSI Sindir 2 Partai Besar: Ada yang Humble, Ada yang SinisDedek Prayudi membandingkan perlakuan dua partai politik (parpol) besar terhadap PSI jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Baca lebih lajut »
Buntut Kelangkaan Gas 3 Kg, KPPU Sumut Panggil PengusahaKPPU Medan memanggil Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Sumut meminta penjelasan tentang kelangkaan elpiji bersubsidi. Kelangkaan gas telah membuat harga jual di konsumen di atas HET. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »