Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) telah mengeluarkan tiga kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara ...
Kamis, 9 Mei 2024 10:10 WIBJakarta - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan tiga kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara . Kebijakan ini menjadi bagian dari sikap Pemerintah untuk terus bergerak cepat menyelesaikan masalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia y ang unggul dan berdaya saing di era bonus demografi dan revolusi industri 4.0.
Ketiga, memasifkan penciptaan lapangan kerja dan fleksibilitas pasar kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan pasar kerja yang lebih fleksibel serta efisien, termasuk bagi ASN. Renstra disusun dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; dan Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
Model Penguatan Pengelolaan BMN dalam Penataan Kawasan dibangun untuk menjawab permasalahan belum optimalnya pengelolaan BMN yang secara umum menjadi tantangan untuk ditindaklanjuti dalam program penguatan penataan kawasan. Selanjutnya guna mengantarkan pencapaian output program penataan kawasan dibutuhkan penetapan target IKU yang terukur terutama dari bagian Pengelolaan BMN yang menjadi eksekutor konsepsi pengelolaan BMN yang dibutuhkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
38 Kementerian & Lembaga Pindah ke IKN Mulai September 2024: Ada Kemenhan, Kemenkeu, KPK hingga MAMenpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ada 38 kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai September 2024.
Baca lebih lajut »
Nomor 3 di Asia Tenggara Komsumsi Minuman Manis, Ini Tiga Alasan Orang Indonesia Candu dengan GulaSebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok aturan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Baca lebih lajut »
Utang Pemerintah Maret 2024 Turun Jadi Rp 8.262 Triliun, Begini RinciannyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah utang Pemerintah per akhir Maret 2024 sebesar Rp 8.262,10 triliun.
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Resmikan Desa Nglanggeran Sebagai Desa KeuanganKementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul,Yogyakarta sebagai Desa Keuangan pada Kamis (2/5).
Baca lebih lajut »
Kemendikbudristek cek pemanfaatan hibah perangkat digital di BaliKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan hibah Program Penguatan Sinergisme ...
Baca lebih lajut »
Netizen Protes ke Staf Sri Mulyani: Stop Malakin Kelas Menengah!Netizen X atau Twitter melayangkan protes ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Baca lebih lajut »