JPNN.com : penggunaan teknologi rem anti-lock braking system (ABS) bisa dituangkan dalam peraturan menteri. Simak selengkapnya.
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan kembali menanggapi aturan soal pemakaian pengereman anti-lock braking system di Indonesia.
"????Aturan yang sifatnya mendesak dapat diatur segera dalam peraturan menteri, tidak perlu menunggu revisi UU atau PP yang membutuhkan waktu lama," kata Jumardi di Jakarta, Senin Kemenhub berencana mewajibkan penggunaan ABS pada sepeda motor dalam upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor.
Sepeda Motor Kementerian Perhubungan Peraturan Menteri Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kewajiban Motor Punya Rem ABS Bisa Diatur dalam Peraturan MenteriKarena sifatnya mendesak, kewajiban motor memiliki rem ABS bisa dituangkan dalam peraturan menteri.
Baca lebih lajut »
Minyak Rem dengan DOT Tinggi, Salah Satu Penyebab Rem BlongWaspadai bahaya penggunaan minyak rem dengan DOT tinggi! Penggunaan yang tidak sesuai bisa menyebabkan rem blong dan membahayakan keselamatan Anda.
Baca lebih lajut »
Seberapa Penting Fitur Rem ABS Pada Motor?Dewasa ini, penggunaan fitur Anti-lock Braking System ABS kian digaungkan oleh pabrikan roda dua. Banyak sepeda motor yang sudah dibekali teknologi tersebut.
Baca lebih lajut »
Wajib Tahu! ABS pada Motor Bisa Selamatkan Nyawa Anda di Jalan RayaABS membantu mencegah terjadinya kecelakaan sepeda motor
Baca lebih lajut »
Keutamaan Penggunaan Sayyidina saat Sholawat dalam Islam Diungkap Syekh Ali Jaber: Jangan Lagi DiperdebatkanBerita Keutamaan Penggunaan Sayyidina saat Sholawat dalam Islam Diungkap Syekh Ali Jaber: Jangan Lagi Diperdebatkan terbaru hari ini 2024-10-21 19:37:20 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gobel Penggunaan Produk Dalam Negeri Wujud NasionalismeHal itu ia ungkapkan menanggapi wacana rencana penggunaan kenadaraan dinas hasil produk dalam negeri untuk para menteri wakil Menteri dan pejabat setingkat eselon I
Baca lebih lajut »