PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah pemda baru 41 persen
baru 41 persen merupakan akibat dari ketidaktegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan di setiap daerah terkait penggunaan produk dalam negeri.
"Kuatkan dulu regulasi terkait hal ini dan awasi ketat. Bila ada pelanggaran nantinya presiden harus berikan sanksi tegas, jangan hanya imbauan dan teguran terus. Kalau cuma teguran dan imbauan saja tidak akan ada perbaikan," ujarnya."Sanksi tegas itu bisa seperti, misalnya bagi daerah yang melanggar bisa dihentikan DAU dan DAK-nya, pasti daerah akan jera jika seperti itu," tambahnya.
Jokowi menyayangkan praktik penggunaan barang impor ini. Pasalnya, dia menilai mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik pajak, PNBP, royalti dan dividen. Ketika terkumpul, Menteri Keuangan akan melakukan transfer ke daerah . PEMERINTAH daerah diharapkan mengoptimalisasi dana yang dikelola untuk mendorong perekonomian. Dana di APBD semestinya dibelanjakan dengan efektif dan efisien, alih-alih di perbankan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Epson Luncurkan Rangkaian Produk Baru, Dukung Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam NegeriEpson meluncurkan rangkaian produk terbaru yang meliputi proyektor, document scanner, dan printer bisnis yang dirancang dan diproduksi di Cikarang.
Baca lebih lajut »
Luncurkan Produk Baru, Epson Dukung Pemerintah RI Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam NegeriEpson Indonesia dengan bangga mengumumkan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Baca lebih lajut »
DKI tingkatkan penggunaan produk dalam negeriPemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar "business matching" untuk mempertemukan para pelaku usaha industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat ...
Baca lebih lajut »
Presiden Soroti Penyerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri Hanya 41 PersenRakernas Apkasi 2024 bertujuan mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan arah kebijakan Apkasi 2025.
Baca lebih lajut »
Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 Resmi Dibuka, Kemendagri Dukung Penggunaan Produk Dalam NegeriIndonesia Maju Expo dan Forum 2024 menampilkan wajah serta suasana yang baru berkaitan dengan beragamnya produk Indonesia.
Baca lebih lajut »
Buka Indonesia Maju Expo & Forum 2024, Plt. Sekjen Kemendagri Dukung Penggunaan Produk Dalam NegeriPlt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir membuka secara langsung Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 yang berlangsung di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center.
Baca lebih lajut »