REVISI Undang-Undang Pilkada yang dilakukan kemarin Rabu 2182024 dan segera disahkan hari ini lewat Rapat Paripurna di DPR RI
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu .yang dilakukan kemarin, Rabu , dan segera disahkan hari ini lewat Rapat Paripurna di DPR RI dinilai berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintah daerah . Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman meminta DPR dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pencalonan kepala daerah.
Herman menyambut positif Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik. Lewat putusan tersebut, MK menyelaraskan ambang batas pencalonan oleh partai dengan syarat dukungan calon independen yang jauh lebih rendah.Beleid pencalonan hanya untuk partai politik berkursi di DPRD pun dihapus oleh MK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Mantan Napi Boleh Maju di Pilkada Jakarta, Anies: Semua Diatur Undang-UndangAnies mengatakan syarat maju di Pilkada Jakarta bukan sesuai dengan selera. Namun, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Mantan Napi Boleh Maju di Pilkada Jakarta, Anies: Semua Diatur Undang-UndangAnies mengatakan syarat maju di Pilkada Jakarta bukan sesuai dengan selera. Namun, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Ini Pokok PembahasannyaUndang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di Indonesia.
Baca lebih lajut »
UU Pilkada Serentak 2024 dan Poin Pentingnya, Perlu DiketahuiPelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca lebih lajut »
Pengamat Prediksi Terjadi Kapitalisasi Pilkada di Sejumlah Daerah SumselKapitalisasi Pilkada berpotensi terjadi di Pilkada Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas dan beberapa daerah lain.
Baca lebih lajut »