Pengesahan RUU PPP Ditunda untuk Masa Sidang Berikutnya |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Pengesahan RUU PPP Ditunda untuk Masa Sidang Berikutnya |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 8%
  • Publisher: 63%

Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Badan Legislasi tertanggal 13 April 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pengambilan keputusan tingkat II revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pada Sidang Paripurna ke-20 Masa Persidangan iV 2021-2022 yang digelar Kamis . Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku, pimpinan DPR memutuskan akan membawa revisi UU PPP ke rapat pimpinan pada masa sidang yang akan datang.

Baca Juga Dalam rapat pleno semalam, Badan Legislasi DPR sepakat menyetujui pengambilan keputusan tingkat I revisi undang-undang PPP. Baleg juga sepakat untuk mengesahkan RUU tersebut pada rapat paripurna berikutnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pimpinan Komisi VII DPR ungkap alasan penaikan DMO batu baraPimpinan Komisi VII DPR ungkap alasan penaikan DMO batu baraPemerintah Indonesia berencana menaikkan kuota kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara yang semula 25 ...
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua DPR Dorong Pimpinan OJK Serius Awasi Kripto dan FintechWakil Ketua DPR Dorong Pimpinan OJK Serius Awasi Kripto dan FintechPimpinan OJK diharapkan lebih jeli dan serius mengawasi praktik investasi bodong.
Baca lebih lajut »

PKB Copot Luqman Hakim dari Pimpinan Komisi II DPR, Ada Apa?PKB Copot Luqman Hakim dari Pimpinan Komisi II DPR, Ada Apa?Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR mencopot Luqman Hakim dari posisi pimpinan Komisi II DPR dan menggeser Luqman ke Komisi IX DPR.
Baca lebih lajut »

DPR Setujui 3 RUU terkait Pemekaran Papua Jadi RUU Inisiatif DPRDPR Setujui 3 RUU terkait Pemekaran Papua Jadi RUU Inisiatif DPRDari 9 fraksi di DPR, 8 fraksi menyetujui dan hanya Fraksi Demokrat yang menolak.
Baca lebih lajut »

Sudah Disepakati Menag-DPR, Biaya Haji 2022 Rp 39,8 JutaSudah Disepakati Menag-DPR, Biaya Haji 2022 Rp 39,8 JutaDPR telah bersepakat dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengesahkan BPIH tahun 2022. Biaya haji pada tahun ini senilai Rp 39,8 juta.
Baca lebih lajut »

Komisi IX DPR Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASNKomisi IX DPR Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASNKomisi IX DPR RI mendesak pemerintah agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN diberikan hak yang layak dan pantas.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-11 03:55:29