'Kalau di provinsi tersebut sudah enggak ada lahan untuk mengganti, bisa diganti di provinsi lain yang bisa dimaksimalkan,' lanjut Nusron.
Apalagi saat ini pemerintah membuat dua program yang menjadi akar masalah ini, yakni ketahanan pangan yang pasti membutuhkan lahan untuk pertanian dan 3 juta rumah yang pasti membutuhkan lahan untuk membangun hunian.
Namun, bagaimana jika lahan yang cocok digunakan untuk mencetak sawah baru di daerah tersebut sudah habis? "Kalau di provinsi tersebut sudah enggak ada lahan untuk mengganti, bisa diganti di provinsi lain yang bisa dimaksimalkan," lanjut Nusron.
Sawah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Kementerian ATR/BPN Indonesia LSD LSD
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wamen PKP Sebut Pemda dan Pengembang Harus Punya Data Perumahan Berita Wamen PKP Sebut Pemda dan Pengembang Harus Punya Data Perumahan terbaru hari ini 2024-11-19 14:44:34 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Asuransi Pertanian Perkuat Program Prabowo Buka 4 Juta Hektar SawahRencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas lahan tani hingga 4 juta hektar mendapat dukungan luas,
Baca lebih lajut »
Pemda dan Pengembang Harus Punya Data PerumahanFahri juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024: Jam Berapa TPS Buka dan Apa yang Harus Dibawa?Pilkada 2024 dilaksanakan pada 27 November di 37 provinsi. Ketahui jenis pemilih, jadwal kedatangan, dan tata cara mencoblos untuk menggunakan hak suara Anda.
Baca lebih lajut »
RK minta pendukungnya harus tetap semangat bila harus dua putaranCalon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) meminta kepada para pendukungnya untuk tetap semangat bila Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua ...
Baca lebih lajut »
Pramono Minta Aparat Harus Netral di Pilkada: Semuanya Harus AdilCalon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 harus bersikap netral.
Baca lebih lajut »