Swasta bisa memanfaatkan potensi sumber energi wilayah pedalaman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan pada pekan depan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengimbau kepada pemerintah dan DPR untuk berhati-hati dalam membahas RUU ini, terutama soal skema power wheeling. Sebab, jika klausul ini lolos maka disebut akan merugikan masyarakat.
Baca Juga "Jika selama ini masyarakat mendapatkan tarif listrik yang transparan karena dikelola langsung oleh BUMN. Jika swasta menjual langsung kepada masyarakat maka siapa yang menjadi mengontrol soal tarif. Ini berpotensi akan lebih mahal dan memberatkan masyarakat," ujar Faisal kepada Republika.co.id, Ahad .
Mestinya, kata Faisal ajakan pemerintah dalam melibatkan swasta dalam sektor kelistrikan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di pelosok. Dengan skema investasi yang jelas swasta bisa turut membantu negara dengan membangun akses listrik di wilayah pedalaman yang selama ini justru belum terjangkau baik oleh PLN maupun negara.
Dengan membangun di daerah pelosok, swasta bisa memanfaatkan potensi sumber energi wilayah pedalaman dan juga meningkatkan elektrifikasi di daerah. Melalui sumber daya energi yang ada justru investasi yang dibangun akan lebih murah sekaligus menghasilkan listrik yang bisa diakses oleh masyarakat 3T.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIMKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus pasal skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT
Baca lebih lajut »
Pengamat Minta Skema |em|Power Wheeling|/em| di RUU EBT Dihapus |Republika OnlineSkema power wheeling membuat swasta bisa mengatur harga sendiri.
Baca lebih lajut »
Dinilai Melanggar Konstitusi, Skema Power Wheeling di RUU EBT Harus DihapusJika skema Power Wheeling diterapkan maka pihak swasta dengan bebas mengeruk keuntungan, karena listrik yang dijual bisa dipatok dengan harga keekonomian.
Baca lebih lajut »
Kemenag: Skema Biaya Haji 2023 Lebih Berkeadilan | merdeka.comDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, dana nilai manfaat sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan.
Baca lebih lajut »
Skema Ekspor Listrik PLTS Atap Mau Dihapus, DPR: Harus Ada Insentif LainKomisi VII DPR RI menilai perlu adanya bentuk insentif lain untuk mendorong minat masyarakat memasang PLTS atap.
Baca lebih lajut »
Skema Kenaikan Bipih Tak Adil Bagi Calon Jamaah Haji 2023Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak
Baca lebih lajut »