Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Eksekutif The Prakarsa, sebuah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, Ah Maftuchan menyebut pentingnya ...
Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Eksekutif The Prakarsa, sebuah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, Ah Maftuchan menyebut pentingnya memperluas skema jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah .
“PBPU, di antaranya wirausahawan, pelaku UMKM, petani, nelayan, pedagang kaki lima atau PKL, pekerja lepas, dan lain sebagainya dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada hanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada skema jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, sementara skema jaminan pensiun belum dapat diakses,” katanya.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Perpres 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu direvisi agar sejalan dengan agenda penguatan dan perluasan manfaat jaminan pensiun bagi PBPU. Kemudian, lanjut dia, skema jaminan pensiun bagi PBPU yang perlu ditawarkan yakni jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang diintegrasikan menjadi satu program dengan perluasan pilihan paket pencairan manfaat, di antaranya manfaat bulanan di masa pensiun dan manfaat non-bulanan, misalnya modal usaha, perumahan, atau manfaat lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kebijakan Publik Pemerintah Harus Berbasis Bukti IlmiahPembuat kebijakan perlu membuat kebijakan publik yang berbasis bukti dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Baca lebih lajut »
Simak, Manfaat Debat Calon Kepala Daerah Menurut PakarJPNN.com : Simak, manfaat digelarnya debat publik para calon kepala daerah menurut pakar kebijakan publik.
Baca lebih lajut »
Pilgub Kalteng, Pengamat Sebut Pasangan ASRI Semakin Menyita Perhatian PublikBerita Pilgub Kalteng, Pengamat Sebut Pasangan ASRI Semakin Menyita Perhatian Publik terbaru hari ini 2024-11-01 08:08:30 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Sikap Publik Awasi PK Mardani Maming Sudah TepatJPNN.com : Pakar hukum Sholehuddin menyebutkan sikap publik mengawasi PK terpidana korupsi IUP Mardani H Maming di Mahkamah Agung sudah tepat.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Kebijakan pariwisata perlu lihat posisi RI di mata duniaPengamat pariwisata asal Universitas Andalas Sari Lenggogeni mengatakan bahwa setiap kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah harus melihat posisi ...
Baca lebih lajut »
Pengamat: Orang Tak Takut Korupsi Hanya Diberi Pidato, Prabowo Harus Komitmen Kebijakan NyataKomitmen lisan tidak akan pernah cukup, perlu ditindaklanjuti dalam komitmen kebijakan
Baca lebih lajut »