Termasuk penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat turut mempersempit ruang gerak finansial masyarakat.
– Pengamat politik, Fernando Emas mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi yang berpotensi terjadi di Indonesia. Peringatan tersebut berpusat pada satu skenario yang tak boleh dianggap remeh yaitu potensi terjadinya gelombang protes massal yang mampu menggoyang stabilitas pemerintahan yang digambarkan sebagai"Reformasi 1998 Jilid II".
Reformasi 1998 adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah politik Indonesia modern. Dipicu oleh krisis ekonomi yang menghancurkan daya beli rakyat, disertai akumulasi kemarahan atas ketidakadilan dan korupsi yang menggurita, gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru.
"Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak," ujar Fernando Emas kepada wartawan, Sabtu, 13 Juni 2026. Fernando Emas menegaskan bahwa skenario Reformasi 1998 Jilid II tidak akan terjadi secara otomatis. Menurut Fernando, reformasi akan terwujud hanya jika pemerintah gagal atau terlambat dalam melakukan pembenahan di sektor ekonomi.
"Artinya, masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis yang tidak terkendali," tandas dia. Fernando Emas juga mengingatkan kepemimpinan yang reaktif dan lambat bergerak adalah kemewahan yang tidak lagi bisa Presiden Prabowo izinkan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sedemikian kompleks saat ini.
Menurut dia, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan"Saya memberikan peringatan karena di balik peringatan tersebut terdapat realitas pahit yang dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil bukan sekadar angka statistik, ia berwujud dalam antrian panjang di SPBU, harga bahan pokok yang terus merangkak naik, tagihan listrik yang membengkak, dan lapangan kerja yang semakin sulit dijangkau," jelas Fernando.
Apalagi, kata dia, harga beras, minyak goreng, dan protein hewani terus mengalami tekanan kenaikan yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan riil masyarakat menengah ke bawah, menggerus daya beli secara sistematis. Termasuk penyesuaian tarif energi dan kebijakan perpajakan yang kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat turut mempersempit ruang gerak finansial keluarga-keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai institusi.
Jejak seorang Andri Mulyono, tersangka kelima kasus MBG yang diduga menjadi pemegang saham mayoritas PT YAT serta menjadi penyedia motor listrik untuk BGN. BMKG Sultra mengingatkan potensi cuaca ekstrem di Sulawesi Tenggara hingga 19 Juni 2026. Sejumlah wilayah berisiko hujan lebat, angin kencang, dan banjir. Yayasan ars86care meluncurkan program pengembangan sekolah ramah anak yang menyasar ribuan anak desa melalui pembangunan PAUD, literasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina untuk meminta penjelasan dan dasar perhitungan kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yaitu Pertamax. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kasus dugaan tindakan tak senonoh seorang pria terhadap seekor anjing di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara , terus bergulir. Pelaku bakal dites kejiwaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik seiring pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon 2026. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional , Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator Presiden AS Donald Trump disebut telah menyetujui pencairan aset milik Iran senilai 24 miliar dolar AS atau setara Rp428,64 triliun yang selama ini dibekukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang dari penggeledahan rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan , Silmy Karim, 5 Juni 2026. Tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada, gagal mengikuti jejak dua tuan rumah lainnya, Meksiko dan Amerika Serikat, usai bermain imbang 1-1 dengan Bosnia Herzegovina, Sabtu. Ingin kualitas audio lebih maksimal di headphone Bluetooth? Pelajari cara mengaktifkan codec LDAC di Android agar suara musik terdengar jauh lebih jernih.
Kecelakaan kembali terjadi di ruas Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, Kilometer 67-68 Jalur B. Tepatnya, di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekretaris GP Ansor Kota Tangsel Amizarisma mengatakan, pihaknya mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Banten itu karena menilai proses dan mekanisme evaluasi hingg
Please follow us on Google to support us Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyesuaian Harga BBM Pertamax Masih di Bawah Harga EkonomiHarga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp 16.250 per liter, namun pemerintah menyatakan harga tersebut masih di bawah harga keekonomian. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dijaga agar tidak naik demi melindungi daya beli kelompok rentan.
Baca lebih lajut »
BGN Pastikan Sekolah Kaya Tak Lagi Terima Program Makan Bergizi GratisKebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar penyaluran program lebih tepat sasaran.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sentil Menhub soal Wacana Kenaikan Tarif Pesawat: Mau Langgar Aturan?Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengkritik pernyataan Menhub, Dudy Purwagandhi, terkait kemungkinan penyesuaian tarif pesawat.
Baca lebih lajut »
Penguatan Rupiah Harus Melalui Kebijakan Ekonomi Terukur, Pengamat: Bukan dengan Tekanan PolitikDirektur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana mengatakan, penguatan nilai tukar rupiah tak bisa dilakukan melalui tekanan politik, tapi harus via kebijakan ekonomi
Baca lebih lajut »