Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis ...
Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan efisiensi, ketimbang menambah nomenklatur kementerian.
"Itu kan cara berpikir mau bagi-bagi kue, seolah-olah APBN itu merupakan kue yang harus dibagi-bagi oleh elite partai," ucapnya. Ataupun, kata dia, bisa juga merampingkan badan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan sejenis di bawah satu induk kementerian. "Jadi kalau yang kementerian teknis itu kemudian itu nanti dirjennya misal jadi kementerian sendiri, ya itu semua jadi pemborosan," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sekjen Kemnaker: Jadikan PTSA Sarana Ciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan CepatJPNN.com : Ini pesan dan harapan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi yang disampaikan pada acara Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publi
Baca lebih lajut »
Kasus Halte CSW, Peran Orangtua dan Pentingnya Pelayanan Publik InklusiOrangtua harus mengawasi tingkah laku anak-anak mereka di tempat umum, terlebih bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memenuhi layanan publik yang inklusi.
Baca lebih lajut »
Tak Boleh WFH, Hari Ini ASN di Instansi Pelayanan Publik Wajib WFO 100 PersenUntuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen.
Baca lebih lajut »
Usai Lebaran, Pelayanan Publik Kemenkum-HAM Jatim 'Tancap Gas'Apel Pagi Pasca Libur Lebaran dan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 H di Kanwil Kemenkum-HAM Jatim
Baca lebih lajut »
Legislator ingatkan DKI perhatikan sektor pelayanan publik jika WFHAnggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI memperhatikan sektor pelayanan publik jika menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work ...
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur Cek Pelayanan Publik di Samsat Induk dan Samsat Pembantu AlayaKegiatan itu dilakukan Selasa 164 atau pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriyah
Baca lebih lajut »