Pengamat politik Djayadi Hanan mengatakan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara politik justru memiliki tugas yang ...
Direktur SMRC Djayadi Hanan memaparkan materi"Hoax dan Dampak Elektoralnya Dalam Pilpres" pada acara FDG di Makassar, Senin.
"Secara politik Pak Jokowi itu di periode ke dua punya tugas berat yaitu memberikan dasar-dasar yang kuat untuk kepemimpinan nasional kita selanjutnya," kata Djayadi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting di Jakarta, Minggu. "Itu tidak bisa dihindari, itu nyata, karena boleh dikatakan Pak Jokowi sekarang bisa berfungsi lebih dari negarawan tetapi yang berada di sekeliling Pak Jokowi? Para partai dan segala macam," ucap Djayadi.Djayadi mengatakan, strategi pembentukan tim itu termasuk apakah tetap diperlukan para negosiator politik atau tidak, untuk memastikan bila suatu saat ada kebijakan yang ingin dicapai harus dinegosiasikan dengan para pemangku kepentingan termasuk para partai politik pendukungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi-Prabowo Bertemu di MRT, Pengamat: Simbol Kemajuan Bangsa
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo sinyal kuat dari elit kepada rakyatPengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhan Muhtadi menegaskan, pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Jakarta pada Sabtu hari ini adalah ...
Baca lebih lajut »
Jokowi-Prabowo Bertemu, Pengamat: Mestinya Cabut Gugatan ke MA
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pertemuan di MRT Pengakuan Prabowo ke JokowiPertemuan Jokowi dan Prabowo adalah sinyal kuat elite kepada rakyat agar bersatu.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pertemuan Jokowi-Prabowo wujudkan demokrasi lebih baikPengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menilai pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ...
Baca lebih lajut »
Tanggapi Isu Reshuffle, Golkar Singgung Target Jokowi 5 Tahun ke DepanGolkar menegaskan isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hak penuh dari Jokowi.
Baca lebih lajut »