Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyebutkan bahwa undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar dinilai oleh pengamat hukum ...
Aturan ini dinilai Jimmu menyebabkan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan menteri, peraturan kelembagaan atau komisi menjadi tidak sinkron satu sama lain.Permasalahan kedua dinilai Jimmy adalah tidak ada kewajiban koordinasi dan pengawasan oleh kementerian yang berkaitan dengan urusan dalam substansi suatu peraturan daerah yang hendak dibuat.
"Misalnya, Pemda mau buat Perda terkait lingkungan hidup, namun tidak ada kewajiban koordinasi langsung dengan kementerian lingkungan hidup," jelas Jimmy. Jimmy lalu memberikan contoh bahwa untuk pengawasan oleh kementerian terkait secara langsung, terdapat 34 Provinsi di Indonesia dan lebih dari 500 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia yang mengalami dampak yaitu adanya kebijakan yang tidak sinkron.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun pihaknya memberikan apresiasi atas capaian di bidang legislasi, namun DPR tetap diharapkan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan. "Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," ujar Jokowi.Editor: Ganet Dirgantara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat apresiasi pidato Presiden soal keberagamanDirektur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menekankan pesan persatuan, ...
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut pidato Jokowi menyangkut pentingnya menjaga persatuanPengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebutkan secara umum pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang Tahunan MPR merupakan pidato ...
Baca lebih lajut »
Soal Gonta-ganti Kostum Jokowi di Pidato Kenegaraan, Ini Penjelasan Pengamat BudayaTampilan Jokowi yang mengenakan pakaian adat dari daerah tertentu mempresentasikan Indonesia yang multikultural. Berikut penjelasan lengkapnya.
Baca lebih lajut »
Pengamat dukung Jokowi bongkar UU sulitkan rakyatPengamat politik dari Political And Public Policy Studies, Jerry Massie mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar Undang-undang yang menyulitkan rakyat ...
Baca lebih lajut »
Pengamat harapkan pidato Presiden menyentuh persoalan hukumAhli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti mengharapkan pidato kenegaraan yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang ...
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pidato presiden momen masyarakat tahu kinerja lembaga negaraDirektur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Dr. Bayu Dwi Anggono mengatakan pidato presiden pada ...
Baca lebih lajut »