PMI pun didorong untuk selalu menggunakan jalur prosedural saat berangkat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengapresiasi Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal .
Dosen Universitas Tujuhbelas Agustus 1945 ini menilai, kebijakan Kemnaker yang membuka penempatan PMI ke Arab Saudi untuk melindungi dan mencegah pengiriman PMI secara Non-prosedural serta mengurangi TPPO. Tercatat sebanyak 3.036 PMI yang sakit dan ditangani negara, tapi dari jumlah 3.036 PMI tersebut, 95 persennya adalah PMI yang keberangkatan ataupun penempatannya secara tidak resmi atau ilegal.Dari jumlah tersebut terdapat 1.421 jenazah PMI yang dipulangkan dan diurus negara.Kalau dihitung perbulan, ada 54 PMI yang meninggal dalam kurun waktu dua tahun.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyatakan poin penting yang tertuang dalam SPSK ini diantaranya penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK . Kemudian, Arab Saudi berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab Saudi.
“Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi ini menciptakan tiga peluang, terkait penempatan kembali PMI ke Timur Tengah,” kata Menaker.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Nilai Ada 3 Efek Absennya Jokowi di HUT NasDemAgung Baskoro menyebut ketidakhadiran Jokowi menjadi sinyal hubungannya dengan NasDem berada di titik terendah. Peristiwa ini dinilai menjadi sinyal hubungan Jokowi dan NasDem sedang berada di titik terendah dan memberi tiga efek.
Baca lebih lajut »
Kebijakan SPSK Bukti Pemerintah Hadir untuk Pekerja Migran IndonesiaDirektur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengapresiasi Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang membuka kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
Baca lebih lajut »
Dukungan B20 untuk Transisi Energi Berkelanjutan, Ini Kebijakan yang Diusulkan Indonesia!Salah satu task force atau tim kerja dibawah B20 yang bergerak di bidang energy, sustainability and climate atau ESC banyak keluarkan program, apa saja?
Baca lebih lajut »
Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu BaraKebijakan Domestic Market Obligation (DMO) akan sangat kompleks jika diterapkan di industri sawit sebab jumlah pemainnya mencapai ratusan. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Intelijen AS Ungkap Upaya Uni Emirat Arab Pengaruhi Politik ASUEA selama bertahun-tahun disebut secara ilegal dan legal berusaha untuk membentuk kebijakan AS.
Baca lebih lajut »