Pengamat Nilai E-TLE Sudah Tepat untuk Tegakkan Aturan Lalin

Pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan E-TLE sudah tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 1 Juli 2019, Dirlantas Polda Metro Jaya telah menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement dengan fitur tambahan. Pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan upaya kepolisian itu sudah tepat.

"Perilakunya melanggar peraturan tetap saja dikarenakan pengawasan yang masih kurang tegas. Begitu pula perilaku melanggar peraturan lalu lintas saat ini sudah semakin berat kualitas serta kuantitasnya. Karena itu perlu terobosan mutakhir di bidang penegakan hukum berlalu lintas ," kata Azas melalui keterangan resmi tertulisnya, Kamis .

"Cara-cara lama dinilai tak efektif dengan perkembangan zaman. Untuk menekan pertumbuhan angka pelanggaran tersebut harus ada terobosan atau inovasi dalam cara pengawasan dan penegakan peraturan lalu lintas di lapangan atau di jalan raya," ujarnya. "Keberadaan anggota polisi lalu lintas di jalan terpangkas, itu sudah otomatis. Selain itu, secara teknis penggunaan pengembangan teknologi membuat kinerja kepolisian lebih efektif, akuntabel, profesional, dan modern dalam melayani masyarakat," ungkapnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kemenhub Catat Kelemahan E-TLEKemenhub mencatat satu kelemahan dari sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).
Baca lebih lajut »

Kemenhub Catat Kelemahan E-TLEKemenhub mencatat satu kelemahan dari sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE).
Baca lebih lajut »

Pengamat: Jangan Gunakan PAC untuk Tolak DPP PDIP, Bisa 'Diringkesi'Keputusan DPP PDIP menugaskan tiga nama untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDIP Surabaya, ditolak oleh sebagian pendukung Whisnu Sakti Buana.
Baca lebih lajut »

Pengamat Berharap ada Regulasi untuk Benahi Industri UnggasDiperlukan regulasi setingkat peraturan presiden untuk benahi industri perunggasan
Baca lebih lajut »

Denmark Susun Aturan untuk InfluencerSebelumnya, pengimpak atau influencer Denmark membagikan konten rencana bunuh diri
Baca lebih lajut »

Aturan Tata Ruang Diperlunak untuk Gaet Investasi
Baca lebih lajut »