NasDem merupakan partai koalisi yang total dan all out dalam memenangkan Jokowi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi Partai NasDem masih akan bertahan di koalisi sekalipun Gerindra yang selama ini menjadi simbol oposisi merapat ke pemerintahan."Memang agak beda reaksinya NasDem dibandingkan yang lain menyikapi isu Gerindra mau bergabung," kata Adi Prayitno di Jakarta, Rabu .
Baca Juga "NasDem 'kan yang paling banyak di-bully karena agresif dan banyak menjadi palang pintu bagi Jokowi, sampai-sampai medianya diboikot, dan sebagainya," ujarnya. "Andai yang bergabung PKS, PAN, atau Demokrat, resistensi yang muncul mungkin tidak terlalu ekstrem. Karena Gerindra sudah menjadi simbol oposisi, ya, resistensinya keras," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasdem akan Ajukan Pembahasan RUU PKS Dibawa ke PansusPartai Nasdem juga harus melawan paradigma partriarki yang mewarnai proses legislasi termasuk penundaan RUU PKS ini.
Baca lebih lajut »
NasDem : RUU PKS Harus DituntaskanRUU PKS yang berisi pencegahan, pemulihan, pemantauan terhadap korban kekerasan seksual, mendesak untuk disahkan oleh DPR periode saat ini.
Baca lebih lajut »
NasDem DKI Pertanyakan Anggaran RTH yang Capai Rp1 TriliunNova Paloh angkat bicara soal pengadaan anggaran untuk lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang lebih sebesar Rp1 triliun.
Baca lebih lajut »
Soal Sanitasi, NasDem: Anies Gagal Bereskan Kampung di JakartaRelokasi warga permukiman padat maupun kumuh ke rusunawa disebut menjadi solusi cepat jangka menengah yang bisa dilakukan apabila Anies belum bisa mewujudkan program penataan kampung.
Baca lebih lajut »
NasDem Paling Diminati di Pilkada SerentakPartai NasDem diminati banyak bakal calon kepala daerah yang akan memperebutkan kursi gubernur, bupati, dan wali kota tahun depan.
Baca lebih lajut »
Kader Terjerat KPK, Nasdem: Kita Sudah Cegah BerlapisPlate mengaku menerapkan politik tanpa mahar bagi calon pejabat eksekutif.
Baca lebih lajut »