Skema power wheeling membuat swasta bisa mengatur harga sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penerapan skema power wheeling yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dinilai telah menyalahi konstitusi. Peneliti di Alpha Research Database Ferdi Hasiman mengatakan, ini tidak memberikan perlindungan ke masyarakat dan negara.
"Persoalannya bagaimana pengawasannya jika lemah? takutnya perusahaan swasta ini banyak cari untung," kata Ferdi dalam keterangannya, Ahad . PLN telah melakukan investasi besar dalam memperluas dan meningkatkan keandalan listrik di Indonesia dengan mengeluarkan investasi yang besar, Ferdi menilai, penerapan power wheeling tidak tepat dilakukan sebab selama ini kinerja PLN sangat baik dalam menyalurkan listrik di Tanah Air.
"Karena PLN BUMN, Pemerintah dan DPR juga bisa dengan mudah memanggil PLN kalau masyarakat ada keluhan. Kalau PLN kan ada kewajiban menyalurkan PSO satu sisi melayani publik satu sisi mencari profit," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Hapus Skema Power Wheeling dari RUU EBT, Pengamat: Tetap Kawal Agar Sesuai DIMKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghapus pasal skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau RUU EBT
Baca lebih lajut »
Dinilai Melanggar Konstitusi, Skema Power Wheeling di RUU EBT Harus DihapusJika skema Power Wheeling diterapkan maka pihak swasta dengan bebas mengeruk keuntungan, karena listrik yang dijual bisa dipatok dengan harga keekonomian.
Baca lebih lajut »
Kemenag: Skema Biaya Haji 2023 Lebih Berkeadilan | merdeka.comDirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, dana nilai manfaat sejak 2010 sampai 2022 terus mengalami peningkatan.
Baca lebih lajut »
Skema Ekspor Listrik PLTS Atap Mau Dihapus, DPR: Harus Ada Insentif LainKomisi VII DPR RI menilai perlu adanya bentuk insentif lain untuk mendorong minat masyarakat memasang PLTS atap.
Baca lebih lajut »
Skema Kenaikan Bipih Tak Adil Bagi Calon Jamaah Haji 2023Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak
Baca lebih lajut »
Skema Kenaikan Biaya Perjalanan Haji Dinilai Tak Adil'Ini akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp 30 jutaan dalam waktu singkat'.
Baca lebih lajut »