JPNN.com : Pakar Komunikasi Emrus Sihombing berharap agar para penegak hukum lebih berhati-hati dalam berkomentar di luar ruang persidangan.
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Emrus Sihombing berharap agar para penegak hukum lebih berhati-hati dalam berkomentar di luar ruang persidangan.Pernyataan itu sekaligus mengomentari munculnya video wawancara Direktur Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung, Sutikno dengan salah satu televisi nasional yang mengomentari kasaksian Sandra Dewi dalam sidang dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis pada Kamis .
Baca Juga:"Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh opini dan tidak boleh membentuk opini," kata Emrus dalam keteranganya yang diterima JPNN.com, Jumat .Dia menjelaskan seharusnya ada prinsip keadilan komunikasi dalam merespons persidangan. Baca Juga:"Penegak hukum itu kan punya ruang yang sangat luas. Dari mulai penyidikan, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan , pembacaan tuntutan hingga pembacaan pembelaan dalam persidangan. Jadi, harusnya ruang itu yang dimanfaatkan untuk mengungkapkan komentar," terang dia.
Menurut Emrus, menjawab pertanyaan wartawan di luar persidangan sebenarnya sah-sah saja dilakukan penegak hukum, tetapi informasi yang disampaikan harus dibatasi.
Kasaksian Sandra Dewi Korupsi Timah Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis Harvey Moeis Korupsi Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Temukan Banyak Masalah, Pansus Haji DPR RI Minta Penegak Hukum Usut Pelaksanaan Haji 2024Masalah lainnya adalah pemondokan jemaah.
Baca lebih lajut »
Richard Lee Terancam UU ITE, Pakar Hukum Minta Proses Hukum DipercepatJPNN.com : Pakar hukum meminta proses hukum Richard Lee dipercepat terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE.
Baca lebih lajut »
Capim KPK Didominasi Penegak Hukum, ICW Sebut Rawan IntervensiKomposisi yang didominasi penegak hukum juga dinilai bakal jadi preseden buruk di kalangan masyarakat Sebab proses seleksi akan dinilai diintervensi pihak lain
Baca lebih lajut »
Lembaga Penegak Hukum Harus Jalankan Putusan MKPAKAR Hukum Pidana Universitas ST Thomas Medan Berlian Simarmata mengingatkan lembaga penegak hukum diharuskan untuk menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan SPDP
Baca lebih lajut »
Aparat Penegak Hukum Mendominasi, Pansel KPK Dituntut TransparanThe Indonesian Institute berpendapat akan menjadi ideal apabila panitia seleksi memperlihatkan parameter seleksi profil dan hasil penilaiannya kepada publik
Baca lebih lajut »
Demi Independensi KPK, Pakar Usul Pimpinan KPK di Luar Unsur Penegak HukumBakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos penilaian profil didominasi oleh penegak hukum. Meski belum tentu terpilih dalam tahapan seleksi selanjutnya, situasi itu menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam penanganan korupsi di masa...
Baca lebih lajut »